Deli Serdang, Sumatera Utara [DESA MERDEKA] – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang mengambil langkah progresif dengan memastikan perhelatan pesta demokrasi tingkat desa tetap berjalan meski Peraturan Pemerintah (PP) pelaksana belum terbit. Sebanyak 88 desa dijadwalkan akan menggelar pemilihan pemimpin baru pada 4 Mei 2026 mendatang.
Keputusan berani ini diambil berdasarkan “lampu hijau” dari Menteri Dalam Negeri melalui surat bertanggal 20 Oktober 2026. Hal tersebut menjadi dasar bagi daerah untuk tidak membiarkan kekosongan kepemimpinan berlarut-larut, baik melalui skema Pilkades Serentak Gelombang II maupun Pemilihan Antarwaktu (PAW).
Membedah Peta Kerawanan di 19 Kecamatan
Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, menekankan bahwa dinamika politik desa sering kali lebih “panas” dibandingkan pemilu tingkat nasional karena kedekatan sosial yang sangat intim. Dari 88 desa yang akan bertarung, 76 desa masuk dalam kategori serentak dan 12 desa melalui jalur PAW.
Penyebaran wilayah pemilihan ini melintasi berbagai wilayah hukum kepolisian, yang menuntut sinergi pengamanan ekstra ketat:
- Wilkum Polresta Deli Serdang: Dominasi utama dengan 52 desa di 11 kecamatan.
- Wilkum Polrestabes Medan: Mencakup 20 desa di 6 kecamatan.
- Wilkum Polres Pelabuhan Belawan & Binjai: Meliputi Labuhan Deli, Hamparan Perak, dan Tandem Hulu I.
“Dinamika di tingkat desa memiliki tensi tinggi. Saya meminta intelijen dan aparat keamanan melakukan deteksi dini secara cermat. Kita tidak boleh lengah sedikit pun,” tegas Wabup Lom Lom dalam Rakor Forkopimda di Aula Cendana, Selasa (13/1/2026).
Timeline Kritis dan Netralitas Harga Mati
Panitia telah menyusun jadwal ketat untuk menjamin kepastian hukum. Masa kampanye akan berlangsung singkat pada 25–27 April 2026, disusul pemungutan suara pada 4 Mei. Para pemenang dijadwalkan akan dilantik secara resmi pada 25 Juni 2026.
Di balik persiapan teknis, Pemkab Deli Serdang memberikan peringatan keras kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Netralitas bukan lagi sekadar imbauan, melainkan pondasi utama agar hasil Pilkades memiliki legitimasi yang kuat di mata masyarakat. Pelayanan publik pun diinstruksikan tetap berjalan normal tanpa terdistorsi oleh hiruk-pikuk politik desa.
Plt. Kepala Dinas PMD, Anita Magdalena br Situmorang, menambahkan bahwa pihaknya tengah melakukan sinkronisasi data pemilih by name by address. Sosialisasi masif ke 19 kecamatan akan dimulai pada 23 Januari mendatang guna memastikan setiap warga desa paham akan hak dan kewajiban mereka dalam menentukan masa depan desa mereka sendiri.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.