Jakarta [DESA MERDEKA] – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, membawa angin segar bagi ratusan nagari dan desa yang luluh lantak akibat bencana. Pemerintah Pusat resmi mengetok anggaran raksasa sebesar Rp100,1 triliun untuk mempercepat proyek pemulihan pascabencana desa sumbar serta wilayah lain di Sumatera selama tiga tahun ke depan (2026–2028). Langkah strategis ini menjadi secercah harapan bagi masyarakat pelosok yang selama ini terisolasi akibat infrastruktur jalan dan jembatan desa yang hancur dihantam bencana alam.
Kepastian kucuran dana ini diperoleh Mahyeldi saat menghadiri rapat koordinasi bersama Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (25/5/2026). Mahyeldi menegaskan bahwa kebijakan ini adalah bentuk komitmen nyata pusat untuk memulihkan sendi-sendi kehidupan di daerah, terutama wilayah pedesaan terdampak yang sedang berjuang keras untuk bangkit.
“Alhamdulillah, Pemerintah Pusat memberikan perhatian besar. Ini tentu menjadi kabar baik bagi masyarakat dan daerah-daerah yang sedang berupaya bangkit,” ujar Mahyeldi.
Bagi desa-desa di Sumbar, sokongan dana ini tidak hanya soal memperbaiki beton jalan yang belah, melainkan tentang menyambung kembali urat nadi ekonomi petani dan memastikan warga desa segera mendapatkan hunian tetap yang layak.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas, Tito Karnavian, merinci bahwa dari total Rp100,166 triliun tersebut, pemerintah mengalokasikan Rp38,9 triliun pada tahun 2026 ini. Selanjutnya, disusul Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028. Alokasi terbesar disalurkan lewat Kementerian Pekerjaan Umum untuk pemulihan akses publik, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk membangun pemukiman warga desa yang hilang.
Pemprov Sumbar yang didampingi Wakil Gubernur Vasko Ruseimy dan jajaran kepala dinas terkait menyatakan siap bersinergi penuh. Mahyeldi berharap pembentukan Satgas lintas kementerian ini membuat birokrasi pemulihan pascabencana desa sumbar berjalan tepat waktu dan tepat sasaran tanpa sekat koordinasi yang berbelit, demi mengembalikan layanan dasar masyarakat desa secara normal.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.