Dana Desa Tahap II Seret: Kades se-Purworejo Ancam Geruduk Jakarta

Paguyuban Polosoro Purworejo Tetapkan Sikap Keras Soal Pembatalan Pencairan Dana Desa Tahap II

Purworejo, Jawa Tengah [DESA MERDEKA] – Polemik pembatalan pencairan Dana Desa Tahap II oleh Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 memicu reaksi keras dari daerah. Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Kabupaten Purworejo (Polosoro) resmi menetapkan sikap strategis dan tegas untuk mendesak pemerintah pusat agar segera mencairkan dana tersebut.

Sikap ini diputuskan dalam rapat internal Polosoro yang melibatkan pimpinan, koordinator wilayah, dan ketua kecamatan pada Kamis (4/12) di Kecamatan Gebang. Pasalnya, kepastian pencairan Dana Desa Tahap II ini dinilai sangat vital untuk menyelesaikan program dan perencanaan pembangunan desa yang tertunda hingga akhir tahun anggaran.

Ketua Polosoro Purworejo, Suwarto, S.Sos, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyusun dua rencana aksi sebagai respons atas situasi yang merugikan desa-desa di seluruh Indonesia tersebut.

Dua Rencana Aksi Mendesak Pemerintah Pusat
Polosoro Purworejo menuntut kepastian dari pemerintah pusat paling lambat pada 6 Desember 2025. Dua skema rencana aksi yang disiapkan adalah:

Rencana Aksi Damai (Jika Dana Belum Cair): Apabila hingga 6 Desember 2025 pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan resmi mengenai pencairan Dana Desa Tahap II, maka Polosoro Purworejo akan bergabung dengan kepala desa dan perangkat desa dari berbagai daerah untuk melancarkan aksi damai ke Jakarta. Keberangkatan direncanakan pada Minggu, 7 Desember 2025.

Rencana Pembatalan (Jika Dana Cair): Jika sebelum batas tanggal tersebut kementerian terkait menerbitkan keputusan resmi bahwa Dana Desa Tahap II tetap dicairkan, maka Polosoro Purworejo akan membatalkan rencana keberangkatan aksi. Skema ini menjadi harapan terbesar bagi kepala desa, perangkat desa, maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

“Keputusan ini sebagai bentuk kepedulian kami terhadap desa-desa di Purworejo dan seluruh Indonesia yang sangat terdampak terbitnya PMK 81. Kami berharap pemerintah pusat segera memberikan kepastian,” tegas Suwarto, yang menegaskan bahwa langkah ini murni untuk memperjuangkan hak desa dan keberlanjutan pembangunan.

Skema Teknis Keberangkatan
Polosoro juga telah merumuskan skema teknis yang rinci apabila aksi ke Jakarta harus dilakukan. Seluruh kebutuhan transportasi, akomodasi, dan konsumsi akan dikoordinasikan oleh ketua kecamatan dan koordinator wilayah.

Keberangkatan kolektif dari Purworejo direncanakan dimulai pada Minggu sore, 7 Desember 2025. Seluruh peserta akan berkumpul pukul 16.00 WIB di Pendopo Wakil Bupati Purworejo sebelum bertolak ke Jakarta secara bersamaan. Sebagai identitas resmi dalam aksi, seluruh peserta wajib mengenakan pakaian khaki lengkap.

Ketidakjelasan status pencairan ini menciptakan keresahan besar di tingkat desa, menghambat pelaksanaan berbagai program pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan sebelumnya, menjadikan kepastian dari pemerintah pusat sebagai hal yang sangat mendesak.