BUMDes Sumenep Jadi Tameng UMKM Lawan Pinjol Ilegal

Perbesar

Sumenep, Jawa Timur [DESA MERDEKA] – Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) mulai menyulap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi garda terdepan pelindung ekonomi warga. Tak hanya mengelola usaha, BUMDes kini didorong menjadi “Agen Perisai” BPJS Ketenagakerjaan sekaligus pintu masuk modal tanpa bunga bagi pelaku UMKM di pelosok desa.

Langkah strategis ini bertujuan memperkuat literasi keuangan masyarakat desa Manding dan sekitarnya agar tidak terjebak lubang hitam pinjaman online (pinjol) ilegal. Melalui kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPRS Bhakti Sumekar, Pemkab Sumenep ingin memastikan perlindungan sosial dan akses modal tersedia tepat di depan pintu rumah warga desa.

Jaminan Masa Depan di Balai Desa
Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Sumenep, Ardian, menegaskan bahwa kemitraan dengan BUMDes akan mempermudah akses informasi jaminan sosial. Manfaat yang ditawarkan sangat konkret: mulai dari santunan kecelakaan kerja hingga beasiswa kuliah bagi anak peserta tanpa syarat prestasi akademik. “BUMDes adalah perpanjangan tangan kami agar perlindungan menjangkau lebih banyak masyarakat,” jelas Ardian di Balai Desa Giring.

Saat ini, seluruh perangkat desa di Kabupaten Sumenep telah terdaftar dalam program perlindungan ini. Target selanjutnya adalah para pelaku UMKM desa yang selama ini rentan terhadap risiko sosial dan ekonomi namun minim akses informasi.

Modal Nol Bunga: Napas Baru Usaha Desa
Selain perlindungan jiwa, kendala klasik permodalan desa dijawab oleh BPRS Bhakti Sumekar. Bank milik Pemkab ini menyediakan pinjaman hingga Rp5 juta tanpa margin, bunga, maupun biaya administrasi. Pelaku UMKM desa bisa menerima dana utuh untuk mengembangkan usaha tanpa beban tambahan.

Analis Kebijakan Ahli Muda Setda Sumenep, Silviana Halidah Novtrisia, menekankan bahwa literasi keuangan adalah kunci kesejahteraan. Dengan memahami produk keuangan resmi yang ada di desa, masyarakat bisa mengelola keuangan secara bijak dan terhindar dari skema penipuan yang kerap mengincar warga desa berpendapatan rendah.