Pekanbaru, Riau [DESA MERDEKA] – Provinsi Riau menorehkan prestasi signifikan dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar, mengungkapkan bahwa jumlah BUMDes dengan kategori maju di wilayahnya berhasil menduduki peringkat kedua terbanyak secara nasional, hanya kalah dari Bali.
“BUMDes maju di Provinsi Riau terbanyak kedua nasional setelah Bali,” terang Syamsuar saat menghadiri rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2023 di Gedung Daerah Balai Serindit, Rabu (24/5/2023).
Pencapaian ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam mendorong kemandirian ekonomi desa. Pada tahun 2022, progres capaian BUMDes di Riau menunjukkan peningkatan yang menggembirakan dibandingkan tahun sebelumnya.
Progres Peningkatan Kualitas BUMDes Riau
Syamsuar merinci data peningkatan klasifikasi BUMDes di Riau:
- Klasifikasi Maju: Meningkat tajam dari 202 unit di tahun 2021 menjadi 253 unit di tahun 2022.
- Klasifikasi Tumbuh/Pemula: Peningkatan juga terjadi dari 442 unit (2021) menjadi 598 unit (2022).
- Klasifikasi Dasar/Perintis: Jumlahnya menurun dari 561 unit (2021) menjadi 480 unit (2022), yang mengindikasikan adanya pergerakan status menuju klasifikasi yang lebih tinggi.
- Klasifikasi Berkembang: Mengalami penurunan dari 386 unit (2021) menjadi 288 unit (2022), yang juga bisa diartikan sebagai pergeseran status ke klasifikasi Maju.
Secara keseluruhan, peningkatan jumlah BUMDes Maju ini menjadi tolok ukur keberhasilan Pemprov dalam memperkuat perekonomian desa dan peningkatan kualitas BUMDes yang ada di 1.591 desa di Riau.
Capaian Desa Mandiri Terus Melonjak
Selain BUMDes, kondisi status desa di Riau secara umum juga menunjukkan tren positif. Syamsuar memaparkan, pada tahun 2022, capaian desa maju di Riau mencapai 520 Desa, dengan Desa Mandiri mencapai 159 Desa.
Kondisi ini merupakan peningkatan signifikan dari tahun 2021, di mana jumlah Desa Maju adalah 364 Desa dan Desa Mandiri 101 Desa.
- Desa Berkembang pada 2022 tercatat 801 Desa (menurun dari 911 Desa di 2021).
- Desa Tertinggal tercatat 87 Desa (menurun drastis dari 187 Desa di 2021).
- Desa Sangat Tertinggal tercatat 24 Desa (menurun dari 28 Desa di 2021).
Penurunan jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal, berbarengan dengan melonjaknya status desa maju dan mandiri, menegaskan keberhasilan program pembangunan yang fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kemandirian desa.
Transparansi Keuangan dan Bantuan Khusus
Gubernur Syamsuar menambahkan, untuk menunjukkan keseriusan pemerintah provinsi terhadap pemerintahan desa, Pemprov Riau telah mengalokasikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) pada desa setiap tahunnya. Bantuan ini diharapkan mampu menjadi stimulus untuk pembangunan ekonomi dan pengembangan BUMDes.
Lebih lanjut, rapat koordinasi tersebut merupakan perwujudan dari akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. Upaya implementatif untuk mencapai tujuan ini telah diwujudkan melalui penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes), yang dikembangkan bersama BPKP dan Kementerian Dalam Negeri. Penggunaan sistem terintegrasi ini penting untuk mencegah potensi korupsi dan memastikan dana desa digunakan secara efektif dan efisien.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.