Jakarta [DESA MERDEKA] – Sebuah diskusi menarik terkait program pemerintah mengenai makanan tambahan (PMT) untuk anak sekolah mengemuka dalam forum cakap SDGs Desa episode 369. Tatang Nurdian, seorang Tenaga Pendamping Profesional dari Kabupaten Sanggau, berbagi pengalamannya dalam mengelola program PMT melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Bung Tatang menjelaskan bahwa pada tahun 2023, ketika program PMT pertama kali diluncurkan, pemerintah daerah menghadapi kendala dalam mencari rekanan di tingkat desa untuk mendistribusikan makanan tambahan tersebut. Persyaratan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan, seperti kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pendaftaran menu di e-katalog, menjadi hambatan bagi banyak kelompok masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan PKK desa yang biasanya terlibat dalam kegiatan sosial.
Melihat potensi BUMDes, Tatang kemudian mengusulkan agar BUMDes menjadi penyedia layanan PMT. “BUMDes memiliki izin usaha yang lebih lengkap dan berpotensi memenuhi persyaratan yang ditetapkan,” ujarnya. Namun, tidak semua BUMDes antusias dengan ide tersebut. Beberapa BUMDes menolak karena merasa prosesnya rumit dan membutuhkan modal yang cukup besar.
Tidak menyerah, Tatang kemudian mencoba melibatkan pelaku usaha lokal seperti rumah makan dan kantin. Namun, kendala baru muncul karena pelaku usaha ini juga belum memiliki NIB dan belum mendaftarkan menunya di e-katalog. Dengan tekad yang kuat, Tatang membantu pelaku usaha tersebut untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan, termasuk melakukan koordinasi dengan dinas perizinan dan Proses Pembelian Barang/Jasa (PPBJ).
“Prosesnya memang panjang dan melelahkan, tetapi saya yakin ini adalah solusi yang tepat untuk meningkatkan kualitas program PMT,” kata Bung Tatang.
Pengalaman Tatang Nurdian memberikan beberapa pelajaran penting:
- Peran BUMDes: BUMDes memiliki potensi besar untuk menjadi mitra pemerintah dalam pelaksanaan program-program di tingkat desa, termasuk program PMT.
- Pentingnya E-Katalog: Pendaftaran produk di e-katalog merupakan syarat mutlak untuk mengikuti tender pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- Tantangan Modal: Modal menjadi salah satu kendala utama bagi BUMDes dalam menjalankan usaha, terutama usaha yang berkaitan dengan pengadaan makanan.
- Keterlibatan Masyarakat: Keterlibatan masyarakat, terutama pelaku usaha lokal, sangat penting untuk keberhasilan program PMT.
Implikasi untuk Program Makan Siang Gratis
Dengan pengalaman yang telah diperoleh, Tatang Nurdian optimistis bahwa BUMDes dapat berperan aktif dalam program makan siang gratis yang direncanakan oleh pemerintah. Namun, ia mengingatkan bahwa BUMDes perlu mempersiapkan diri dengan baik, mulai dari penyusunan proposal, pendaftaran produk di e-katalog, hingga pengadaan modal.
“Program makan siang gratis merupakan peluang besar bagi BUMDes untuk berkembang. Namun, BUMDes harus siap menghadapi tantangan yang ada,” tegas Bung Tatang.
Kisah Tatang Nurdian dalam mengelola program PMT memberikan inspirasi bagi desa-desa lain untuk mengembangkan potensi BUMDes. Dengan dukungan pemerintah dan masyarakat, BUMDes dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya anak-anak.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.