Menu ✖

Mode Gelap
NCH Pangian: 425 Hektare Sawah Melawan Mimpi Pasar Eropa Gila! DJ Dunia Takluk oleh Organ Tunggal Desa Sulawesi Gaji Pas-pasan, Kenapa Gen Z Nekat Jadi Perangkat Desa? Cuma 0,012 Persen Neraca Ekspor, Mengapa Truk Ini Vital? Pasaman Barat Pangkas Rp10 Miliar Lewat Inovasi E-Voting

KABAR DESA · 8 Jul 2026 21:33 WIB ·

Bukan Kultur Warga, Kasus Kades Pemandang Murni Bebal Hukum


					Oplus_131072 Perbesar

Oplus_131072

Rokan Hulu, Riau [DESA MERDEKA] – Di balik ketukan palu Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi Kepala Desa Pemandang, Kecamatan Rokan IV Koto, tersimpan lembaran realitas sosiologi politik desa yang mendalam. Langkah tegas Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) mendesak Bupati Rokan Hulu untuk segera menerbitkan surat pemecatan dinilai sebagai babak akhir dari pembangkangan hukum yang sistematis.

Namun, benarkah kultur masyarakat desa setempat yang cenderung tertutup, atau ini murni ulah personal sang petahana?

Bukan Karakter Komunitas Adat
Analisis linimasa lintas platform menunjukkan bahwa kasus ini sama sekali tidak mencerminkan budaya masyarakat Desa Pemandang. Secara sosiologis, warga setempat merupakan masyarakat adat komunal di lereng Bukit Barisan yang sangat menjunjung tinggi musyawarah dan keterbukaan.

Sebaliknya, kasus ini adalah contoh nyata dari fenomena elite capture—di mana oknum pejabat desa menggunakan wewenang administratif untuk membentengi diri dari pengawasan publik. Warga desa justru tercatat aktif dalam berbagai forum mediasi adat, menunjukkan bahwa mereka menghendaki transparansi.

Dosa Transparansi Sejak Periode Pertama
Jika dirunut ke belakang, perilaku konfrontatif Kades Nico Afriza tidak muncul mendadak di masa jabatan keduanya. Rekam jejak digital peradilan membuktikan “watak bertingkah” ini sudah dimulai sejak pertengahan periode pertamanya pada tahun 2020.

Saat itu, ia dengan sengaja menyembunyikan dokumen krusial seperti Laporan APBDes, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), hingga data aset BUMDes. Meski Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau dan PTUN Pekanbaru, telah mengeluarkan perintah eksekusi, ia memilih bergeming.

Periode Kedua Sebagai Tameng Politik
Melihat posisi hukumnya terdesak setelah dilaporkan ke Polda Riau pada 2022, sang petahana menggunakan momentum Pilkades Serentak untuk maju kembali. Kemenangannya di periode kedua disinyalir memberikan rasa percaya diri palsu (false confidence) bahwa legitimasi politik dapat menghapus delik pidana.

Kini, dengan keluarnya Putusan MA Nomor 2050 K/Pid.Sus/2026, tameng politik tersebut resmi runtuh. Tiga tingkat peradilan sepakat menjatuhkan vonis 5 bulan kurungan berdasarkan Pasal 52 UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Kasus ini menjadi preseden penting bagi seluruh kepala desa di Indonesia: bahwa anggaran desa adalah uang rakyat, dan hukum tidak bisa diulur-ulur dengan jabatan.

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 127 kali

badge-check

Jurnalis

Satu tanggapan untuk “Bukan Kultur Warga, Kasus Kades Pemandang Murni Bebal Hukum”

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Cuma Bermodal Rp18 Juta, Warga Sleman Sulap Jalan Rawan Longsor

18 November 2026 - 18:20 WIB

Jawa Timur Punya 5.188 Desa Mandiri, Benarkah Warganya Sejahtera?

16 November 2026 - 17:23 WIB

Menjahit Napas Desa Lakulo di Tengah Kepungan Lahan Gurem

13 November 2026 - 14:43 WIB

Sumpah Panitia Perangkat Desa Kemlagigede dan Realitas Peri-Urban

29 Oktober 2026 - 16:52 WIB

Menjaga NKRI dari Mushola Desa di Kaki Perbukitan Ponorogo

19 Oktober 2026 - 09:10 WIB

​Sambut Sumpah Pemuda, IPP Bhirawa Yudha Bersama Pemdes Bancar Gelar Jalan Santai

19 Oktober 2026 - 09:06 WIB

Trending di KABAR DESA