Menu

Mode Gelap
Jombang Jadi Kiblat Layanan Publik: Sukses Tembus Tiga Besar Nasional Tonggak Sejarah Baru: PPDI Boyolangu Perjuangkan Kesejahteraan Perangkat Desa Bantah Isu Kontraktor LPJ, PMD Kolaka Utara Siapkan Klinik Desa Sultan HB X: Desa Adalah Fondasi Budaya dan Ekonomi Bukan Seremoni, Desa Kambuno Rayakan Hari Desa dengan Aksi

PEMERINTAHAN · 20 Jul 2023 21:04 WIB ·

Bantaeng Dobrak Stigma: Desa Inklusi Bukan Lagi Sekadar Mimpi


					Bantaeng Dobrak Stigma: Desa Inklusi Bukan Lagi Sekadar Mimpi Perbesar

Bantaeng, Sulawesi Selatan [DESA MERDEKA] Selama ini, forum-forum desa sering kali hanya menjadi panggung bagi tokoh masyarakat atau mereka yang punya suara lantang. Namun, di Kabupaten Bantaeng, wajah demokrasi desa mulai berubah. Kaum disabilitas, perempuan, pemuda, hingga kelompok marjinal yang selama ini “terasing” di tanah sendiri, kini diundang untuk duduk satu meja dan merancang masa depan desa mereka.

Inilah inti dari Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). Bukan sekadar proyek administratif, P3PD adalah gerakan sistemik untuk mengubah desa menjadi ruang inklusif—tempat di mana status sosial tidak lagi menjadi tiket untuk didengarkan. Di Bantaeng, empat desa terpilih menjadi garda terdepan perubahan ini: Desa Bonto-Bontoa, Parang Loe, Bonto Bulaeng, dan Desa Bonto Majannang.

Sekolah Lapang: Laboratorium Keberanian

Tim NGO pendamping P3PD, Dedy, mengungkapkan bahwa langkah konkret akan segera dimulai melalui “Sekolah Lapang” pada Juli hingga Agustus ini. Menariknya, kurikulum yang disusun tidak kaku. Para pemuda desa akan dibekali pelatihan public speaking agar lebih percaya diri saat beradu gagasan dalam forum resmi.

“Bagi warga buta aksara, kami sediakan kelas baca tulis. Bagi penyandang disabilitas, ada pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan. Tujuannya satu: agar mereka yang rentan bisa bangkit dan memiliki posisi tawar yang sama,” tegas Dedy saat ditemui di ruangan Kepala Desa Bonto-Bontoa.

Transparansi Tanpa Sekat

Transformasi desa inklusi ini juga menuntut keterbukaan total dari pemerintah desa. Era papan transparansi yang kusam di pojok balai desa mulai ditinggalkan. P3PD mendorong pemerintah desa untuk “jemput bola” informasi melalui media sosial yang akrab di genggaman warga, seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram.

Transparansi digital ini dianggap krusial agar warga bisa memantau kinerja pemerintah secara real-time. Di Kecamatan Tompobulu, sinergi ini pun telah dikunci melalui koordinasi tim pendamping dengan pihak kecamatan. Sekretaris Camat Tompobulu, Amrullah, menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi mengawal program yang dibagi dalam tiga fase pendanaan ini (Program, Desa, dan Kabupaten).

P3PD di Bantaeng adalah bukti bahwa percepatan ekonomi nasional tidak akan berhasil jika masih ada warga yang tertinggal di belakang. Dengan memberikan “mikrofon” kepada mereka yang selama ini bungkam, Bantaeng sedang membangun fondasi desa yang tidak hanya maju secara infrastruktur, tetapi juga adil secara martabat.

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 227 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Jalan Tol Hasil Bumi: Ambisi Mendes Yandri untuk Yahukimo

11 Maret 2026 - 21:03 WIB

Duet Kemendes-BAPPISUS: Perkuat Daya Gedor Ekonomi Desa

11 Maret 2026 - 04:55 WIB

Kedaulatan Data Jadi Kunci Pembangunan Tepat Sasaran

6 Maret 2026 - 21:21 WIB

Sanksi Menanti Tiga Kades Malaka Akibat Dana Desa Macet

25 Februari 2026 - 13:49 WIB

Sumatera Barat Jadi Laboratorium Nasional Penanganan Bencana Terpadu

24 Februari 2026 - 09:42 WIB

Akses Keadilan Menembus Desa: Kolaborasi Hukum Terbesar di NTT

21 Februari 2026 - 20:08 WIB

Trending di PEMERINTAHAN