Bantaeng, Sulawesi Selatan [DESA MERDEKA] – Selama ini, forum-forum desa sering kali hanya menjadi panggung bagi tokoh masyarakat atau mereka yang punya suara lantang. Namun, di Kabupaten Bantaeng, wajah demokrasi desa mulai berubah. Kaum disabilitas, perempuan, pemuda, hingga kelompok marjinal yang selama ini “terasing” di tanah sendiri, kini diundang untuk duduk satu meja dan merancang masa depan desa mereka.
Inilah inti dari Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). Bukan sekadar proyek administratif, P3PD adalah gerakan sistemik untuk mengubah desa menjadi ruang inklusif—tempat di mana status sosial tidak lagi menjadi tiket untuk didengarkan. Di Bantaeng, empat desa terpilih menjadi garda terdepan perubahan ini: Desa Bonto-Bontoa, Parang Loe, Bonto Bulaeng, dan Desa Bonto Majannang.

Sekolah Lapang: Laboratorium Keberanian
Tim NGO pendamping P3PD, Dedy, mengungkapkan bahwa langkah konkret akan segera dimulai melalui “Sekolah Lapang” pada Juli hingga Agustus ini. Menariknya, kurikulum yang disusun tidak kaku. Para pemuda desa akan dibekali pelatihan public speaking agar lebih percaya diri saat beradu gagasan dalam forum resmi.
“Bagi warga buta aksara, kami sediakan kelas baca tulis. Bagi penyandang disabilitas, ada pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan. Tujuannya satu: agar mereka yang rentan bisa bangkit dan memiliki posisi tawar yang sama,” tegas Dedy saat ditemui di ruangan Kepala Desa Bonto-Bontoa.

Transparansi Tanpa Sekat
Transformasi desa inklusi ini juga menuntut keterbukaan total dari pemerintah desa. Era papan transparansi yang kusam di pojok balai desa mulai ditinggalkan. P3PD mendorong pemerintah desa untuk “jemput bola” informasi melalui media sosial yang akrab di genggaman warga, seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram.
Transparansi digital ini dianggap krusial agar warga bisa memantau kinerja pemerintah secara real-time. Di Kecamatan Tompobulu, sinergi ini pun telah dikunci melalui koordinasi tim pendamping dengan pihak kecamatan. Sekretaris Camat Tompobulu, Amrullah, menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi mengawal program yang dibagi dalam tiga fase pendanaan ini (Program, Desa, dan Kabupaten).
P3PD di Bantaeng adalah bukti bahwa percepatan ekonomi nasional tidak akan berhasil jika masih ada warga yang tertinggal di belakang. Dengan memberikan “mikrofon” kepada mereka yang selama ini bungkam, Bantaeng sedang membangun fondasi desa yang tidak hanya maju secara infrastruktur, tetapi juga adil secara martabat.

Hasan Habibu Lahir di Bantaeng Sulawesi Selatan 1 Januari 1975.
Pendidikan S1 STAI Al-furqan Makasar / Jurusan Pendidikan Agama Islam. lulus tahun 2016
Selain sebagai Pendamping Lokal Desa beberapa Organisasipun terlibat di dalamnya, DA’I KAMTIBMAS POLRES BANTAENG bidang KOMUNIKASI ANTAR LEMBAGA, FORUM DA’I POLSEK TOMPOBULU SBG PENASEHAT, IKATAN PELAJAR MUHAMNADIYAH SBG ANGGOTA.
Beberapa penghargaan di raih seperti juara terbaik dua Tingkat Kabupaten Bantaeng Sebagai Tim Pengelolah Kegiatan / TPK 2011. Penghargaan Kapolres sebagai Relawan Covid-19 tahun 2020.
Penghargaan MPR RI dalam sosialisasi Pancasila dan UUD 45 Negara kesatuan RI dan bhinneka tunggal Ika tahun 2011. Dll


















Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.