Jakarta [DESA MERDEKA] – Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di tingkat desa terus menjadi fokus utama dalam pembangunan nasional. Namun, dalam praktiknya, berbagai tantangan dan peluang muncul di lapangan. Hal ini terungkap dalam ruang cakap SDGs Desa episode 370 yang melibatkan para pendamping desa, di mana mereka berbagi pengalaman dan kendala dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa berbasis SDGs.
Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah sinkronisasi data. Meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai platform data, seperti aplikasi Monev Dana Desa dan data SDGs Desa, masih banyak desa yang belum optimal dalam memanfaatkan data tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini antara lain kurangnya kapasitas sumber daya manusia desa, serta belum terintegrasinya berbagai sistem data yang ada.
“Meskipun data sudah disediakan, tetapi masih banyak desa yang belum optimal dalam memanfaatkannya,” ujar Hery Purwaningtyas, seorang pendamping desa Kabupaten Trenggalek. “Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya kapasitas sumber daya manusia desa, serta belum terintegrasinya berbagai sistem data yang ada.”
Selain itu, para peserta diskusi juga menyoroti kompleksitas regulasi yang terkait dengan pembangunan desa. Perubahan regulasi yang cukup sering terjadi membuat para pendamping desa dan pemerintah desa harus terus beradaptasi. Hal ini seringkali menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian dalam pelaksanaan program.
“Perubahan regulasi yang cukup sering terjadi membuat para pendamping desa dan pemerintah desa harus terus beradaptasi,” tambah Panudi, TPP Kabupaten Sukoharjo. “Hal ini seringkali menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian dalam pelaksanaan program.”
Pemeringkatan BUMDes dan BUMDesma menjadi topik lain yang menarik dalam diskusi. Para peserta sepakat bahwa pemeringkatan ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma). Namun, mereka juga menyoroti perlunya tindak lanjut yang konkret setelah proses pemeringkatan dilakukan.
“Pemeringkatan BUMDes dan BUMDesma merupakan langkah penting, namun perlu diikuti dengan tindak lanjut yang konkret,” tegas Panudi. “Tindak lanjut ini meliputi identifikasi masalah, perumusan solusi, dan dukungan pendanaan yang memadai.”
Diskusi virtual ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pendamping desa, dan masyarakat desa dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa. Beberapa rekomendasi yang muncul dari diskusi ini antara lain:
- Penguatan kapasitas sumber daya manusia desa dalam mengelola data dan informasi.
- Penyederhanaan regulasi dan peningkatan koordinasi antar lembaga terkait.
- Peningkatan kualitas pendampingan bagi desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- Fokus pada tindak lanjut hasil pemeringkatan BUMDes dan BUMDesma.
Dengan mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diharapkan implementasi SDGs Desa dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Redaksi Desa Merdeka
keren