Sistem Ribet, Pencegahan Stunting di Desa Jadi Macet

Jakarta [DESA MERDEKA] – Niat hati ingin gerak cepat menyelamatkan generasi masa depan dari stunting, para petugas lapangan di desa justru harus “mati angin” di hadapan layar komputer. Alokasi Dana Desa (DDS) untuk asupan gizi anak-anak mendadak terkunci, tak bisa dicairkan hanya karena sistem digital APBDes menolak memverifikasi data penyertaan modal.

Realitas pahit ini terungkap dalam diskusi daring Cakap SDGs Desa episode 353. Para petugas pendamping keluarga (TPPS) dari berbagai pelosok daerah blak-blakan mengenai ruwetnya birokrasi digital yang justru menjegal jalannya program pencegahan stunting di desa.

Anin Sapta, seorang petugas TPPS asal Karanganyar, menumpahkan isi hatinya yang mewakili ribuan intervensi lokal. “Kami sudah melakukan pendataan rutin sejak lama, tetapi laporan yang diminta selalu berbeda-beda,” keluhnya. Menurut Anin, pola kerja yang tidak sinkron ini membuat petugas di tingkat tapak kewalahan dan kehilangan efektivitas di lapangan.

Selain error saat mengunggah template APBDes, para petugas di lapangan didera frustrasi akibat perang data. Angka yang mereka kumpulkan dengan susah payah secara manual kerap kali ditolak atau berbeda dengan data di sistem elektronik lain, seperti eHDW. Akibatnya, perencanaan program menjadi bias dan laporan akurat mustahil dilahirkan.

Kondisi ini diperparah oleh minimnya keselarasan antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Alih-alih mendapat panduan yang solid, para TPPS di desa justru sering menerima instruksi yang saling tumpang tindih dan membingungkan dari berbagai instansi yang berbeda ego.

Jika dibiarkan, para ahli memperingatkan bahwa sengkarut teknis ini akan menjadi batu sandungan besar bagi target penurunan stunting nasional.

Untuk menyelamatkan program pencegahan stunting di desa, pemerintah didorong segera melakukan empat langkah darurat. Pertama, menyempurnakan sistem pengunggahan APBDes agar ramah terhadap berbagai sumber dana desa. Kedua, standarisasi data agar tidak ada lagi dualisme angka antara TPPS dan eHDW. Ketiga, meruntuhkan ego sektoral lewat peningkatan koordinasi antar-OPD. Terakhir, mengasah kapasitas para petugas TPPS melalui pelatihan intensif agar mereka tidak gagap saat mengeksekusi kebijakan di lapangan.