Majalengka, Jawa Barat [DESA MERDEKA] – Suasana Dusun Kertamulya, Desa Mekarjaya, Kecamatan Kertajati, Minggu (4/10/2026) mendadak riuh. Aroma nasi liwet yang mengepul berpadu dengan wangi aspal segar yang baru saja dihamparkan di atas jalan sepanjang 1 kilometer. Ratusan warga bersukaria, menggelar doa bersama di atas jalan yang bertahun-tahun rusak dan tak tersentuh perbaikan.
Aksi makan liwet bersama ini bukan merayakan cairnya proyek pemerintah, melainkan wujud terima kasih warga kepada sang Kepala Desa, Carsono. Ia baru saja merelakan Rp300 juta uang dari tabungan pribadinya untuk menambal enam titik kerusakan jalan yang krusial bagi mobilitas ekonomi warga. Langkah ekstrem ini ia ambil setelah Dana Desa Mekarjaya terpangkas drastis hingga lebih dari 30% akibat efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
Namun, di balik sorak-sorai warga dan legitimasi sosial yang begitu kuat, tindakan sang kades menyuguhkan sudut pandang kontradiktif bagi dunia tata kelola hukum negara: Apakah ini sebuah pengabdian suci, atau justru bom waktu maladministrasi yang siap meledak di kemudian hari?
Data Dingin di Lahan Kertajati
Mekarjaya bukanlah desa biasa. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Majalengka mencatat desa ini sebagai wilayah dengan jarak terjauh dari Ibukota Kecamatan Kertajati, yakni mencapai 15 kilometer, dan berjarak 38 kilometer dari Ibukota Kabupaten Majalengka. Isolasi geografis ini diperparah dengan kondisi demografisnya yang padat pada usia produktif.
Berdasarkan data kependudukan akhir tahun 2023, kelompok usia 20-24 tahun menjadi populasi terbanyak di desa ini dengan 527 jiwa, disusul usia 30-34 tahun sebanyak 510 jiwa. Bagi ribuan warga usia produktif ini, jalan desa adalah urat nadi utama untuk mendistribusikan hasil pertanian menuju pusat perdagangan. Ketika anggaran negara mandek, roda ekonomi terancam lumpuh.
Camat Kertajati, Fazri Pria Perdana, membenarkan bahwa aksi Carsono didasari oleh kondisi objektif pemotongan anggaran negara. “Betul dan itu disambut gembira masyarakatnya. Dana Desa sekarang kan berkurang banyak, sementara dia ingin membangun,” ujarnya.
Konsistensi Sang “Donatur” Desa
Penelusuran jejak digital menunjukkan bahwa aksi “nomor rekening pribadi rasa APBDesa” ini bukan yang pertama bagi Carsono. Karakter kedermawanannya tercatat konsisten dalam jangka panjang:
- Desember 2020: Sukses mengeksekusi pembangunan Pasar Desa secara prosedural lewat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) menggunakan Dana Desa Tahap III.
- November 2025: Menggelontorkan sekitar Rp400 juta uang pribadi untuk merampungkan kekurangan aspal hotmix sepanjang 1 kilometer, membangun gang, pagar kantor desa, hingga menjadi donator terbesar masjid desa.
- Oktober 2026: Menyumbang Rp300 juta untuk penanganan darurat jalan Dusun Kertamulya.
“Kepala Desa kan jabatan pengabdian, dan apa yang saya lakukan itu sebuah pengabdian untuk masyarakat,” kata Carsono datar.
Celah Hukum Formal yang Mengintai
Niat baik tidak serta-merta menghapus sifat melawan hukum formal. Di sinilah sudut pandang antimainstream itu muncul. Dalam hukum positif keuangan negara di Indonesia, tindakan off-budgeting atau membiayai fasilitas negara di luar jalur APBDesa menabrak asas legalitas yang ketat.
Secara teoritis, setidaknya ada tiga jebakan hukum yang mengintai aksi heroik ini:
Status Aset Liar: Jalan adalah barang milik negara/desa. Jika uang Rp300 juta tersebut tidak dimasukkan melalui mekanisme Hibah Resmi ke Kas Desa, maka secara administratif jalan tersebut adalah “aset liar” yang tidak tercatat di neraca resmi pemerintahan dan rentan menjadi temuan Inspektorat atau BPK.
Kewajiban Pajak: Belanja material dan jasa konstruksi bernilai ratusan juta rupiah mengikat kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Proyek pribadi di atas fasilitas publik kerap luput dari setoran pajak resmi negara.
Risiko Quid Pro Quo (Dana Talangan): Kasus serupa di berbagai daerah menunjukkan, kades sering terjerat delik Tipikor jika di kemudian hari mencoba “menagih balik” atau mengompensasi uang pribadinya saat Dana Desa tahun berikutnya cair. Sistem hukum tidak mengenal istilah utang-piutang antara kades dan kas desa.
Secara sosiologis, Carsono saat ini dilindungi oleh “perisai sosial” yaitu simpati dan kecintaan mutlak dari warga Mekarjaya. Terlebih, Kejaksaan Agung kini memprioritaskan pembinaan terhadap kesalahan administrasi desa selama tidak ada aliran dana negara yang memperkaya diri kades. Namun, perisai sosial bisa menipis seiring pergantian rezim politik lokal, sementara berkas maladministrasi di atas kertas tidak akan pernah kedaluwarsa.
Aksi makan liwet di Dusun Kertamulya mungkin telah usai, jalanan pun kini sudah mulus dilewati. Namun, kisah dari pinggiran Kertajati ini meninggalkan pesan kuat bagi tata kelola negara: Di Indonesia, batas antara pahlawan rakyat dan pelanggar hukum publik terkadang hanya dipisahkan oleh selembar kertas berita acara serah terima hibah.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.