Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Musik senam pagi baru saja mereda di halaman Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Rabu (18/11/2026). Di bawah tenda acara puncak Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 bertema “Sehat untuk Semua”, Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, berdiri di podium membacakan komitmen besar daerah.
Sektor kesehatan ditegaskan tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah mendorong optimalisasi Cek Kesehatan Gratis (CKG), pengawalan Makan Bergizi Gratis (MBG), percepatan penurunan stunting, hingga pemberantasan tuberkulosis (TBC).
“Kalau data kesehatan penduduk kita ketahui secara menyeluruh, orang per orang, maka intervensi yang akan diberikan pun menjadi lebih mudah dan terarah,” ujar Arry di hadapan jajaran dinas dan penerima penghargaan posyandu terbaik.
Namun, berjarak puluhan hingga ratusan kilometer dari panggung seremoni ibu kota provinsi itu, narasi “Sehat untuk Semua” tidak terdengar semeriah tepuk tangan di Padang. Di pelosok jorong dan nagari, upaya menjaga nyawa warga justru berlangsung dalam sunyi, di atas aspal yang mengelupas dan ruang fiskal yang kian menyempit.
Gunung Es TBC di Balik Dinding Rumah Nagari
Di atas kertas, ancaman kesehatan Sumatera Barat pada tahun 2026 memang tidak sedang baik-baik saja. Data Dinas Kesehatan Sumbar mencatat estimasi kasus TBC menembus angka 24.525 kasus. Hingga kuartal ketiga tahun ini, baru sekitar 38 persen atau 9.330 kasus yang berhasil ditemukan. Lebih dari 15.000 penderita lainnya masih berada di tengah masyarakat tanpa terdiagnosis, berisiko menularkan bakteri setiap kali mereka batuk.
Ironisnya, kantong estimasi tertinggi bukan hanya berpusat di kawasan urban seperti Kota Padang yang mencatat 2.800 temuan kasus. Beban estimasi terbesar justru mengepung kabupaten berbasis nagari, dipimpin Kabupaten Agam di posisi pertama, disusul Padang Pariaman, Pesisir Selatan, dan Pasaman Barat.
Di nagari-nagari tersebut, penularan terjadi di ruang paling domestik. Pola hunian keluarga besar yang tinggal padat dalam satu atap, minimnya ventilasi untuk menahan udara dingin dataran tinggi, hingga kebiasaan merokok di dalam rumah dan lapau menjadi inkubator alami penyebaran bakteri. Ketika batuk kronis dianggap sekadar batuk perokok atau disembunyikan karena rasa malu, rantai penularan terus berputar tanpa henti.
Merespons situasi genting ini, Pemprov Sumbar menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2026 tentang Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis. Aturan ini memaksa lintas sektor bergerak hingga ke level kewilayahan.
Menembus Aspal Rusak Demi Dahak Pasien
Mandat regulasi di atas kertas berhadapan langsung dengan realitas lapangan yang keras. Ruang fiskal Sumatera Barat pada 2026 tertekan defisit APBD yang menyentuh Rp369,23 miliar, dengan ketergantungan transfer pusat mencapai 77,38 persen. Di saat bersamaan, lebih dari 40 persen ruas jalan provinsi berstatus tidak mantap. Kerusakan terparah justru membentang di kantong TBC seperti Pasaman Barat dan Pesisir Selatan.
Di wilayah dengan akses transportasi mahal dan jalan berlubang seperti itu, menunggu pasien datang ke puskesmas adalah kemewahan yang mustahil. Bidan desa, tenaga kesehatan puskesmas, dan kader komunitas memilih mengambil peran menjemput bola.
Berbekal dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pusat serta sokongan hibah Global Fund, mereka menyusuri jalanan rusak menuju jorong terpencil. Mereka mendatangi rumah warga terduga TBC, membawakan pot sampel dahak untuk diuji ke laboratorium Tes Cepat Molekuler (TCM) di pusat kabupaten, lalu mengantarkan obat secara berkala agar pasien tidak putus terapi enam bulan. Semua dilakukan di tengah beban kerja ganda mengurus posyandu, imunisasi, hingga pelacakan stunting, sementara dari 1.287 nagari dan kelurahan di Sumbar, baru sekitar 20,5 persen yang berstatus Siaga TBC.
Denyut Swadaya dari Akar Rumput
Ketika rantai birokrasi dan anggaran daerah tersendat, sejumlah nagari memilih tidak berpangku tangan menunggu program top-down turun dari provinsi. Modal sosial kekerabatan Minangkabau dihidupkan kembali untuk menyelamatkan generasi mereka.
Di Nagari Tanjuang Bungo, Kabupaten Lima Puluh Kota, warga menjalankan Program Satu-Satu (Prosasa). Setiap keluarga menyisihkan minimal satu butir telur atau uang Rp2.000 per bulan ke Rumah Desa Sehat untuk tambahan gizi mingguan ibu hamil. Gerakan serupa hidup di Nagari Sungai Naniang lewat Gerakan Seribu untuk Stunting (Gerbuting).
Bergeser ke Pasaman Barat, pemerintah Nagari Kapa memanfaatkan teknologi lewat aplikasi Pusat Operasional Penurunan Stunting (POPS) untuk memetakan status gizi anak secara real-time, memastikan alokasi Dana Nagari jatuh tepat di pintu rumah keluarga yang membutuhkan. Sementara di Perkampungan Adat Nagari Sijunjung dan sejumlah nagari di Padang Pariaman, Ninik Mamak dan Bundo Kanduang turun langsung ke forum warga untuk meruntuhkan stigma bahwa TBC adalah aib keluarga.
Menjahit Panggung dan Lapangan
Rangkaian peringatan HKN ke-62 di Padang pada akhirnya telah usai. Tenda acara dibongkar, piagam penghargaan dibawa pulang.
Namun, pekerjaan rumah sebenarnya baru saja dimulai. Komitmen “Sehat untuk Semua” hanya akan bermakna apabila energi seremonial di ibu kota provinsi mampu bertemu dengan inisiatif akar rumput di nagari. Pemerintah daerah dituntut memastikan pencairan dana operasional tenaga kesehatan tidak tersendat, memperbaiki akses jalan di kantong penyakit menular, serta menjadikan inovasi swadaya nagari sebagai tulang punggung kebijakan, bukan sekadar etalase perlombaan tahunan.


















Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.