Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Ruang Musala Darussalam di Kelurahan Lubuk Minturun mendadak riuh oleh penyampaian keluhan warga. Dalam acara reses Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, masyarakat setempat blak-blakan membongkar masalah mendasar yang selama ini menjepit kehidupan mereka: buruknya kesiapan pendidikan anak-anak dan mandeknya ekonomi kreatif warga.
Di sektor pendidikan, warga mengeluhkan ketertinggalan sekolah-sekolah di wilayah mereka dalam menghadapi perubahan zaman. Mereka mendesak agar pemerintah daerah tidak hanya memperhatikan murid, tetapi juga membenahi kualitas kepala sekolah dan guru yang selama ini terkesan berjalan tanpa evaluasi mendalam.
Bukan hanya pendidikan, jeritan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga menggema dalam forum tersebut. Sejumlah perwakilan pedagang kecil menyatakan bahwa modal usaha saja tidak cukup. Mereka mengaku frustrasi karena selama ini usahanya berjalan “jalan di tempat” dan seadanya akibat tidak pernah disentuh oleh bimbingan teknis maupun pelatihan membaca peluang pasar dari dinas terkait.
Menanggapi tekanan dan rentetan tuntutan dari bawah tersebut, Ketua DPRD Sumbar Muhidi akhirnya angkat bicara. Ia mengakui bahwa uang rakyat dalam APBD tidak boleh dipakai sembarangan oleh pemerintah daerah, melainkan wajib hukumnya untuk menjawab langsung jeritan masyarakat seperti yang disuarakan warga Lubuk Minturun malam itu.
“APBD itu bukan hanya soal angka, tetapi bagaimana anggaran tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Muhidi berjanji di depan warga.
Pertemuan ini menjadi sinyal kuat dari warga Lubuk Minturun bahwa mereka tidak butuh forum formalitas atau wejangan politik. Masyarakat kini menunggu kapan janji pelatihan UMKM dan peningkatan mutu guru tersebut benar-benar direalisasikan di lapangan.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.