Musrenbang Desa Batu Lohe Bahas Pencegahan Pernikahan Dini, Perkuat Program Prioritas dan Dorong Kemandirian Ekonomi Desa

Desa Batu Lohe, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba – Pemerintah Desa Batu Lohe bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), unsur Kecamatan Bulukumpa, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM), Tenaga Pendamping Profesional (TPP), penyuluh pertanian, penyuluh Keluarga Berencana (KB), tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, kelompok tani, serta unsur masyarakat lainnya melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2027 dan Daftar Usulan RKP Desa (DU-RKP Desa) Tahun 2028.

Kegiatan tersebut menjadi forum penting bagi Pemerintah Desa Batu Lohe dan masyarakat untuk menyepakati arah pembangunan desa berdasarkan kebutuhan masyarakat, kemampuan keuangan desa, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Desa Batu Lohe dalam sambutannya menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam menentukan program prioritas pembangunan. Melalui forum ini, seluruh unsur masyarakat diberikan kesempatan menyampaikan aspirasi dan masukan agar pembangunan desa benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Selanjutnya, Sekretaris Camat Bulukumpa yang mewakili Camat menyampaikan bahwa pelaksanaan Musrenbang merupakan amanat Undang-Undang Desa dan peraturan pelaksanaannya. Perencanaan pembangunan desa harus dilaksanakan secara partisipatif, transparan, serta memperhatikan kewenangan desa dan sinkronisasi dengan program pemerintah daerah.

Dalam kegiatan tersebut, peserta menerima pemaparan rancangan RKP Desa Batu Lohe Tahun 2027 dan DU-RKP Desa Tahun 2028, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan kelompok, penyampaian hasil diskusi, serta penetapan perangkingan usulan prioritas pembangunan desa.

Dalam pembahasan anggaran, peserta memahami bahwa belanja rutin yang bersifat wajib tetap menjadi perhatian utama, seperti insentif dan honorarium kader serta kebutuhan operasional pemerintahan desa yang mendukung pelayanan kepada masyarakat.

Dalam sesi pencerahan, TAPM Kabupaten Bulukumba menyampaikan pentingnya perencanaan pembangunan yang berorientasi pada penyelesaian masalah dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. TAPM menjelaskan bahwa seluruh anggaran yang dikelola melalui APBDes telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Meskipun desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, penggunaan anggaran tetap harus sesuai aturan dan tidak dapat dilakukan di luar peruntukan yang telah ditetapkan.

TAPM juga menyampaikan arah kebijakan prioritas Dana Desa Tahun 2027 yang diperkirakan masih diarahkan pada pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, pencegahan stunting, peningkatan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat, pengembangan BUM Desa dan Koperasi Desa Merah Putih, serta program yang mampu memperkuat ekonomi masyarakat.

Selain itu, TAPM mendorong Pemerintah Desa Batu Lohe untuk terus memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui pengelolaan lembaga ekonomi desa secara profesional, transparan, dan akuntabel agar desa semakin mandiri dan tidak hanya bergantung pada APBN maupun APBD.

Dalam kesempatan tersebut, TAPM juga menyampaikan solusi penyelesaian berbagai persoalan desa agar tidak terus muncul dalam setiap Musrenbang. Menurutnya, penyelesaian masalah dapat dimulai melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, edukasi, pendampingan, dan koordinasi lintas sektor, baik melalui kegiatan tanpa biaya maupun kegiatan yang membutuhkan dukungan anggaran sesuai kemampuan desa.

Berbagai aspirasi masyarakat turut disampaikan dalam forum tersebut. Kelompok Tani mengusulkan pelatihan bagi petani kakao untuk mengatasi permasalahan buah kakao yang menghitam dan mengeras saat masak. Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) menyampaikan usulan pengadaan sertifikat ibadah bagi peserta didik, sinkronisasi program pendidikan dengan pemerintah kabupaten, serta pembangunan akses jalan menuju sekolah.

Tokoh masyarakat juga menyampaikan usulan pembangunan pagar Puskesmas Pembantu (Pustu) untuk meningkatkan keamanan fasilitas pelayanan kesehatan dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

Selain pembangunan fisik dan ekonomi, peserta Musrenbang juga membahas persoalan pernikahan dini. Penyuluh KB memberikan arahan pentingnya pencegahan perkawinan anak melalui edukasi dan pembinaan bersama antara keluarga, pemerintah desa, sekolah, tokoh agama, dan tokoh adat.

Penyuluh KB juga mendorong sinkronisasi program desa dengan program pemerintah daerah, khususnya terkait pembangunan keluarga, kesehatan reproduksi remaja, dan percepatan penurunan stunting.

Sebagai penutup kegiatan, Pemerintah Desa Batu Lohe menyerahkan draf RKP Desa Tahun 2027 hasil Musrenbang kepada Tim Delegasi Desa untuk dikawal dan disampaikan pada tahapan perencanaan pembangunan berikutnya.

Musrenbang Desa Batu Lohe menghasilkan komitmen bersama untuk menghadirkan pembangunan yang lebih terarah, partisipatif, dan berkelanjutan, dengan mengutamakan program yang mampu menyelesaikan masalah, mengembangkan potensi desa, memperkuat ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan warga. (Batu lohe 13/07/2027)