Menu ✖

Mode Gelap
NCH Pangian: 425 Hektare Sawah Melawan Mimpi Pasar Eropa Gila! DJ Dunia Takluk oleh Organ Tunggal Desa Sulawesi Gaji Pas-pasan, Kenapa Gen Z Nekat Jadi Perangkat Desa? Cuma 0,012 Persen Neraca Ekspor, Mengapa Truk Ini Vital? Pasaman Barat Pangkas Rp10 Miliar Lewat Inovasi E-Voting

OPINI · 10 Mei 2026 23:56 WIB ·

Sengketa Plasma Tana Tidung: Masyarakat Desa Terjepit Bagi Hasil


					Sengketa Plasma Tana Tidung: Masyarakat Desa Terjepit Bagi Hasil Perbesar

Opini [ DESA MERDEKA ] – Masyarakat desa di Tana Tidung kini sedang berjuang menuntut keadilan atas hak tanah mereka. Unsur pengurus dan anggota Kelompok Usaha Bersama (KUB) PMPL menyoroti perubahan pola bagi hasil plasma sawit yang dinilai merugikan warga secara sepihak. Bagaimana tidak, skema bagi hasil yang awalnya menjanjikan 40 persen untuk warga, mendadak menciut menjadi hanya 10 persen dalam masa pelunasan hutang operasional kebun.

Langkah ini mengacu pada Addendum I tertanggal 15 Oktober 2025 yang muncul tanpa pembahasan terbuka dengan anggota koperasi. Wakil Ketua Haris, Sekretaris Ares Wahyudi, Bendahara Bussardi, hingga Mustakim sebagai anggota koperasi menegaskan bahwa pengambilan keputusan ini dilakukan tanpa sosialisasi dan keterlibatan unsur pengurus sebagai perwakilan sah anggota.

Beban Utang Miliaran dan Transparansi yang Lenyap
Dalam pemaparan SHU Triwulan I 2026, tercatat angka yang mengejutkan: total hutang investasi pembangunan kebun plasma mencapai Rp46,4 miliar. Sementara itu, cicilan hutang yang baru mulai dibayarkan pada tahun 2026 baru terealisasi sekitar Rp645 juta melalui skema “Inti 90 persen dan Plasma 10 persen”.

Mustakim menegaskan bahwa draf MOU seharusnya disosialisasikan sebelum ditandatangani agar anggota memahami dampak kesepakatan tersebut. “Tidak boleh ada pengambilan keputusan sepihak dalam hal yang menyangkut hak anggota plasma,” ujarnya. Kondisi ini menunjukkan lemahnya transparansi dalam pengelolaan aset yang menyangkut hajat hidup orang banyak di desa.

Keadilan Bagi KK: SHU Kecil di Lahan Luas
Meski warga mulai menerima SHU Triwulan I sebesar Rp2 juta per Kepala Keluarga (KK), nominal tersebut dianggap tidak masuk akal jika dibandingkan dengan potensi produksi kebun plasma seluas 482,76 hektare. Warga merasa perusahaan hanya ingin menang sendiri tanpa merasakan beban hidup masyarakat desa yang selama ini terdampak pola bagi hasil yang rendah.

Merespons ketimpangan ini, pengurus koperasi menuntut evaluasi total agar skema bagi hasil lebih berpihak kepada masyarakat desa. Muncul usulan progresif berupa skema Plasma 60 persen bahkan hingga 90 persen untuk memastikan keadilan dirasakan bersama. Masyarakat berharap perusahaan tidak menutup mata terhadap kondisi nyata yang dialami anggota plasma selama masa pelunasan utang investasi yang raksasa tersebut.

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 119 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Menuju Desa Modern: Ketika Kades Menjadi CEO Visioner

19 November 2026 - 12:28 WIB

Bukan Malas! Begini Cara Cerdik Bikin Nagari Hub Berjaya

17 November 2026 - 14:23 WIB

Kepala Desa Lagi, Kepala Desa Lagi: Tumbal Efisiensi Anggaran

13 November 2026 - 23:10 WIB

Siasat Etalase Nagari Creative Hub: Dongkrak Kualitas atau Sekadar Knalpot Politik?

8 November 2026 - 08:33 WIB

Jalan Desa Sumut 2027: Seberapa Berani Kalkulasi Bobby Nasution?

8 November 2026 - 06:37 WIB

Ironi Tradisi Methil: Ketahanan Pangan atau Eksploitasi Masa Depan?

30 Oktober 2026 - 17:01 WIB

Trending di OPINI