PAYAKUMBUH, Sumatera Barat ( DESA MERDEKA) – DPRD Provinsi Sumatera Barat melalui Komisi I memberikan apresiasi terhadap langkah cepat Pemerintah Kota Payakumbuh dalam mempercepat transformasi digital pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik.
Apresiasi itu disampaikan saat rombongan Komisi I DPRD Sumbar melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh, Kamis (7/5/2026), dalam rangka pengawasan dan sinkronisasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Rombongan dipimpin Ketua Komisi I, Sawal, didampingi Wakil Ketua Abdul Rahman, Sekretaris Bagas Panyusunan Nasution, serta sejumlah anggota dewan lainnya. Kedatangan mereka disambut Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Rida Ananda bersama Kepala Diskominfo, Kurniawan Syah Putra dan jajaran Pemko Payakumbuh.
Dalam sambutannya, Rida Ananda menyebut kunjungan tersebut menjadi momentum strategis memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan daerah dalam mempercepat digitalisasi birokrasi.
“Payakumbuh tidak ingin sekadar mengikuti tren digitalisasi, tetapi benar-benar memanfaatkan teknologi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Rida.
Ia menegaskan, sejak kepemimpinan Wali Kota Zulmaeta dan Wakil Wali Kota Elzadaswarman, transformasi digital menjadi salah satu prioritas utama pembangunan daerah.
Menurutnya, Pemko Payakumbuh kini tengah berada dalam fase akselerasi transformasi digital, mulai dari penguatan infrastruktur teknologi informasi hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat kelurahan.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kurniawan Syah Putra memaparkan, indeks SPBE Kota Payakumbuh terus mengalami peningkatan setiap tahun dan mendapat penilaian positif dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
“Ini menunjukkan implementasi SPBE di Payakumbuh berjalan konsisten dan menjadi modal penting menuju transformasi digital yang lebih matang,” katanya.
Dari sisi infrastruktur, Pemko Payakumbuh telah membangun jaringan backbone fiber optik yang saling terhubung lengkap dengan sistem redundansi agar layanan publik tetap berjalan meski terjadi gangguan jaringan.
Tak hanya itu, Pemko juga memanfaatkan cloud server milik Kementerian Komunikasi dan Digital untuk efisiensi dan keamanan data pemerintahan.
Berbagai inovasi layanan digital juga telah diterapkan melalui sistem terintegrasi MyKOPAY. Di antaranya E-Kinerja, E-SPPD, SiPENTING untuk penanganan stunting, Sipedati untuk PKK dan dasawisma, hingga SiPADUKO di sektor layanan kesehatan puskesmas.
Pemko Payakumbuh juga mengembangkan BIG DATA (Beranda Informasi Geospasial Data Analitik Tematik Akurat) sebagai basis perencanaan pembangunan berbasis data.
Selain itu, sejak Oktober 2024 lalu, Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital Kota Payakumbuh mulai dioperasikan secara bertahap. Layanan seperti OSS RBA, e-KKPR, SIMPAD untuk PBB, hingga layanan paspor melalui aplikasi M-Paspor kini sudah dapat diakses secara digital.
Untuk memperluas akses internet masyarakat, Pemko juga menjalankan program Taman Digital yang menjangkau kantor-kantor lurah dan kawasan permukiman di sejumlah wilayah seperti Koto Tangah, Napar, Payolansek dan Parambahan.
Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Sawal, menilai Payakumbuh menunjukkan kemajuan nyata dalam digitalisasi pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
“Payakumbuh sudah memperlihatkan langkah konkret dalam membangun layanan elektronik yang terintegrasi. Ini menjadi contoh positif bagi daerah lain di Sumatera Barat,” ungkapnya.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi I DPRD Sumbar juga meninjau langsung sejumlah aplikasi layanan digital milik Pemko Payakumbuh, termasuk e-KKPR, Sipedati dan platform BIG DATA yang menjadi andalan pengembangan tata kelola berbasis data di kota itu. ( H)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.