Jakarta [DESAMERDEKA] – Di banyak wilayah Indonesia, BUMDes awalnya digadang-gadang menjadi motor penggerak ekonomi warga yang perkasa. Namun pada kenyatannya, banyak unit usaha yang justru sunyi aktivitas dan laporan keuangannya tak lagi bergerak, hingga mimpi menjadikan desa mandiri perlahan meredup. Alih-alih menjadi pusat pertumbuhan, keberadaannya sering kali hanya berakhir sebagai formalitas administratif berupa papan nama.
Kondisi tersebut biasanya berakar pada arah bisnis yang keliru, tidak berpijak pada potensi riil desa itu sendiri. Banyak unit usaha dibangun bukan karena melihat kebutuhan atau kekuatan lokal, melainkan sekadar mengikuti dorongan tren dan keinginan meniru keberhasilan desa lain. Akibatnya, keterbatasan modal yang sering dikambinghitamkan sebenarnya hanyalah dampak dari masalah yang jauh lebih mendasar, yakni hilangnya relevansi usaha dengan karakter desa.
Fenomena ini disoroti oleh Yani Setya Diningrat, Ketua Umum Forum BUMDes Indonesia (FBI). Ia menggambarkan bagaimana desa-desa sering terjebak dalam euforia meniru keberhasilan desa lain tanpa membaca kondisi lokal secara jernih.
“Desa Ponggok sukses dengan wisata air, lalu desa lain ikut membangun kolam, padahal tidak punya potensi air. Ini bukan inovasi, ini imitasi yang dipaksakan,” ujarnya, Rabu pekan lalu.
Cerita tentang desa yang membangun kolam renang tanpa sumber air memadai bukan sekadar anekdot. Ini adalah potret nyata dari kegagapan usaha, ketika tren lebih kuat daripada perencanaan. Dalam banyak kasus, BUMDes lahir tanpa peta bisnis yang jelas, tanpa riset pasar, dan tanpa perhitungan keberlanjutan.
Akibatnya, unit usaha yang dibangun tidak mampu bertahan. Pengeluaran membengkak, pemasukan tak kunjung datang, dan pada akhirnya BUMDes hanya menjadi “papan nama”— eksis secara administratif, tetapi mati secara ekonomi.
Momentum dari Pertemuan Daring
Kesadaran akan masalah ini mengemuka dalam pertemuan daring yang digelar pada Rabu (29/4/2026), mempertemukan Forum BUMDes Indonesia (FBI), Bakrie Center Foundation (BCF), dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal. Forum tersebut menjadi ruang refleksi sekaligus titik awal penyusunan langkah konkret melalui Collaborative Leadership Program (CLP).
Dalam pertemuan itu, Yani menegaskan bahwa kolaborasi ini harus menjadi titik balik bagi ribuan BUMDes yang masih terjebak dalam status “papan nama”. Ia menilai, intervensi tidak bisa lagi berhenti pada bantuan modal, melainkan harus menyasar akar persoalan: kapasitas SDM dan arah bisnis.
Masalah tidak berhenti pada pilihan usaha. Yani juga menyoroti persoalan klasik lain: kualitas sumber daya manusia (SDM) dan tata kelola yang masih bersifat kekeluargaan.
Banyak pengurus BUMDes dipilih bukan karena kompetensi, melainkan kedekatan dengan kepala desa. Struktur organisasi menjadi formalitas, bukan sistem kerja profesional. Dalam kondisi seperti ini, transparansi keuangan sering kali kabur, dan batas antara uang pribadi dan uang usaha menjadi tidak jelas.
“BUMDes yang sehat itu tertib, bukan sekadar aktif,” tegasnya.
Melalui skema CLP, kolaborasi antara Forum BUMDes Indonesia, Bakrie Center Foundation, dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal akan menghadirkan pendekatan baru berbasis pendampingan intensif.
Mahasiswa dan lulusan muda akan diterjunkan sebagai fasilitator di desa, dengan pembagian peran yang spesifik: pengembangan bisnis, pemasaran, dan tata kelola keuangan. FBI sendiri akan berperan sebagai penghubung sekaligus validator data di lapangan.
Pendampingan ini diharapkan mampu memutus rantai “usaha ikut-ikutan” dan menggantinya dengan perencanaan berbasis potensi lokal yang terukur.
Salah satu kunci keberhasilan program ini adalah pemetaan potensi desa secara riil. Desa agraris, misalnya, tidak dipaksa menjadi destinasi wisata air, tetapi didorong mengembangkan produk turunan pertanian. Desa pesisir diarahkan pada penguatan sektor perikanan atau wisata bahari yang sesuai dengan kondisi alamnya.
Selain itu, transparansi keuangan menjadi fokus utama. Pengelola dituntut mampu memisahkan keuangan pribadi dan usaha, serta menyajikan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Lebih dari itu, keberhasilan BUMDes harus terasa nyata oleh masyarakat, bukan sekadar angka dalam laporan.
Kepercayaan warga menjadi fondasi utama. Tanpa itu, sebesar apa pun program yang dijalankan akan sulit bertahan.
Merdesa
Bagi Yani Setya Diningrat, kolaborasi ini bukan tujuan akhir, melainkan titik awal perubahan besar. Ia memastikan kesiapan FBI untuk menindaklanjuti kerja sama melalui nota kesepahaman (MoU) tripartit bersama BCF dan Kemendes PDT, serta menggerakkan seluruh jajaran di daerah untuk mengawal implementasinya.
“Kami tidak minta sekadar modal finansial, tapi modal ilmu. Dengan sinergi ini, kami yakin BUMDes bisa naik kelas dan benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi desa,” ujarnya.
Di tengah riuhnya tren dan imitasi, masa depan BUMDes justru bergantung pada keberanian untuk kembali ke akar: mengenali potensi sendiri, membangun dengan perhitungan, dan bergerak bersama menuju desa yang berdaulat, menuju “Merdesa”. im
Domisili di Bangka Belitung.
~ Demi masa, sesungguhnya manusia itu merugi, kecuali yang beriman dan berbuat baik. ~
Menulis bukan sekadar menyusun kata, tapi salah satu instrumen menyampaikan kebenaran, edukasi, serta melestarikan nilai-nilai budaya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.