Seribu Konten Kreator Siap Sulap Jateng Jadi Desa Wisata

Perbesar

Semarang, Jawa Tengah [DESA MERDEKA] – Jawa Tengah sedang menyiapkan lompatan besar untuk menjadikan desa sebagai jantung pertumbuhan ekonomi pada 2027. Melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan lahirnya 1.000 desa wisata yang diperkuat oleh “pasukan digital” sebanyak 1.000 konten kreator lokal.

Strategi ini menempatkan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah sebagai tulang punggung baru daerah. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menegaskan bahwa promosi digital masif adalah kunci utama untuk menghubungkan potensi tersembunyi di pelosok desa dengan pasar global.

Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru
Pembangunan desa ke depan tidak lagi sekadar soal infrastruktur jalan, melainkan soal konektivitas narasi. Taj Yasin atau Gus Yasin menjelaskan, pembentukan 1.000 kampung wisata akan disinkronkan dengan penguatan ekonomi syariah dan program “Kecamatan Berdaya”. Langkah ini bertujuan mendekatkan layanan perlindungan serta pemberdayaan masyarakat langsung ke tingkat akar rumput.

“Kita siapkan 1.000 konten kreator untuk memperkuat promosi destinasi. Konsep pariwisata kita arahkan agar lebih inklusif, ramah muslim, serta nyaman bagi perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas,” ujar Gus Yasin dalam Musrenbang Jateng di Semarang, Selasa (28/4/2026).

Kemandirian Desa dan Reindustrialisasi Nasional
Inovasi Jateng yang keluar dari pola pikir lama mendapat acungan jempol dari Pemerintah Pusat. Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto, memuji kemandirian fiskal Jawa Tengah yang kini menduduki peringkat ke-6 nasional. Menurutnya, Jateng telah berinovasi mengungkit ekonomi melalui sektor kreatif tanpa terus-menerus bertumpu pada dana pusat.

Menteri PPN RI/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menambahkan bahwa perpaduan antara Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan pariwisata desa akan menjadikan Jawa Tengah sebagai pusat reindustrialisasi nasional. Dengan melibatkan berbagai forum strategis hingga kelompok disabilitas, perencanaan pembangunan 2027 dipastikan berjalan inklusif demi menjawab kebutuhan riil masyarakat di tingkat desa.