Lawan Korupsi Bansos Lewat Digitalisasi dan Keterbukaan Informasi

Perbesar

Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Transparansi penyaluran bantuan sosial (bansos) dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel kini menjadi prioritas utama di Sumatera Barat. Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, secara tegas mendukung langkah Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Kota Padang untuk melakukan studi tiru digitalisasi bansos ke Banyuwangi guna membenahi sistem distribusi bantuan agar tepat sasaran.

Dukungan anggaran melalui APBD 2027 atau perubahan anggaran direncanakan untuk memperkuat program strategis ini. “Upaya mendorong keterbukaan informasi perlu didukung konkret, termasuk penguatan kelembagaan dan kolaborasi dengan pers,” ujar Evi Yandri saat menerima audiensi PJKIP, Kamis (2/3/2026).

Mencontoh Sukses Digitalisasi Banyuwangi
Salah satu agenda mendesak PJKIP adalah mempelajari sistem digitalisasi bantuan sosial di Kabupaten Banyuwangi. Langkah ini diambil sebagai solusi atas karut-marut data penerima bantuan yang sering dikeluhkan di tingkat kelurahan dan komunitas lokal. Dengan sistem digital yang mumpuni, potensi penyimpangan bansos dapat ditekan seminimal mungkin melalui pengawasan publik yang transparan.

Selain soal bansos, PJKIP juga membidik pembentukan Komisi Informasi (KI) di tingkat kota. Rencana studi tiru ke KI Kota Cirebon menjadi referensi penting agar Kota Padang memiliki lembaga pengawas informasi sendiri. Saat ini, KI baru tersedia di tingkat provinsi, sementara kebutuhan warga di daerah akan akses informasi publik semakin meningkat.

Podcast Sebagai Jembatan Literasi Publik
Sebagai sarana edukasi, PJKIP telah merancang program podcast “Bincang Akrab” yang melibatkan unsur pimpinan DPRD. Program ini bertujuan membedah kebijakan pemerintah secara lugas agar lebih mudah dicerna oleh masyarakat awam. Keterbukaan informasi bukan lagi sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Sekretaris PJKIP Padang, Arif Budiman Effendi, optimistis kolaborasi ini akan mempercepat transformasi digital dan transparansi di Padang. Dengan dukungan legislatif, visi mewujudkan pemerintahan yang transparan dari tingkat kota hingga komunitas terbawah diharapkan dapat segera terealisasi.