Warga Tanjung Kawal APBDes: Transparansi Bukan Sekadar Laporan di Atas Kertas

Perbesar

Tulungagung, Jawa Timur [DESA MERDEKA] – Wajah asli demokrasi desa baru saja dipraktikkan di Balai Desa Tanjung, Kecamatan Kalidawir. Pada Senin (31/3/2026), Pemerintah Desa Tanjung secara terbuka membedah realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025 di hadapan warga. Langkah ini menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran negara yang masuk ke desa harus dipertanggungjawabkan secara gamblang, bukan sekadar menjadi tumpukan dokumen administratif.

Musyawarah Desa (Musdes) ini menjadi momen krusial bagi Kepala Desa Tanjung, Imam Mahmudi, S.Pd, untuk membuktikan komitmen akuntabilitasnya. Ia menegaskan bahwa seluruh penggunaan anggaran telah berjalan sesuai koridor perencanaan yang disepakati bersama masyarakat sejak awal.

Membedah Capaian dan Kendala di Meja Warga
Forum tersebut tidak hanya menyajikan angka-angka keberhasilan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, tetapi juga secara jujur memaparkan kendala yang dihadapi di lapangan selama tahun 2025. Keterbukaan ini disambut antusias oleh perwakilan BPD dan tokoh masyarakat yang hadir.

“Musdes ini adalah wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran secara langsung. Kami ingin masyarakat terlibat aktif memberikan masukan demi perbaikan desa ke depan,” ujar Imam Mahmudi. Melalui dialog dua arah ini, warga mendapatkan gambaran utuh mengenai ke mana saja aliran dana desa digunakan, mulai dari sektor sosial hingga pembangunan fisik.

Sinergi sebagai Modal Sosial Pembangunan
Ketua BPD Desa Tanjung memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah desa, sembari mengingatkan bahwa pembangunan yang berkelanjutan hanya bisa terwujud jika ada sinergi kuat antara birokrasi desa dan warga. Musyawarah ini pun bertransformasi menjadi ruang konstruktif bagi masyarakat untuk memberikan kritik yang membangun.

Dengan tuntasnya laporan pertanggungjawaban ini, Desa Tanjung berupaya mengembalikan kepercayaan publik sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang partisipatif. Transparansi anggaran ini diharapkan menjadi pelecut semangat bagi warga untuk terus mengawal kemajuan desa secara mandiri dan akuntabel.