Indonesia 80 Tahun Merdeka: Mendes Yandri Kejar Target Nol Daerah Tertinggal

Jakarta [DESA MERDEKA] – Status “daerah tertinggal” seharusnya menjadi peninggalan masa lalu bagi Indonesia yang kini menginjak usia 80 tahun. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menegaskan komitmennya untuk menghapus label tersebut melalui kolaborasi lintas sektoral yang agresif.

Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta, Rabu (25/2/2026), Yandri menyoroti kenyataan pahit yang masih dialami warga di 30 kabupaten. Banyak masyarakat di wilayah tersebut yang belum menikmati aliran listrik, sinyal internet, hingga akses pendidikan yang layak.

“Ini mesti tertinggalnya kita hapus dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kolaborasi adalah kuncinya,” tegas Yandri di hadapan perwakilan kementerian dan kepala daerah.

Rantai Masalah: Sekolah Jauh hingga Pasar Terpencil
Kondisi di lapangan menggambarkan kesenjangan yang kontras. Rata-rata anak sekolah di daerah tertinggal harus berjalan kaki sejauh 2 kilometer untuk mencapai ruang kelas. Tak hanya itu, denyut ekonomi pun melambat karena pusat perniagaan atau pasar rata-rata berjarak 9 kilometer dari pemukiman warga.

Untuk memutus rantai isolasi ini, Mendes Yandri menyetujui usulan Bupati Nias Utara, Amizaro, untuk memfasilitasi audiensi para kepala daerah langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan ini diharapkan menjadi ajang “curhat” strategis agar pemerintah pusat memahami kondisi riil di akar rumput.

Sinergi 30 Daerah: Dari Sumatera Hingga Papua
Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT), Samsul Widodo, mengingatkan bahwa tantangan ini tidak bisa dipikul sendirian oleh pemerintah. Sesuai RPJM, masih ada 30 daerah yang tersebar di beberapa provinsi, mulai dari Sumatera Utara (Nias Utara), Nusa Tenggara (Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua), hingga mayoritas wilayah di Tanah Papua.

Samsul menekankan perlunya keterlibatan pihak swasta dan lembaga filantropi untuk mendukung percepatan infrastruktur. Sinergi ini dianggap krusial agar target pemerataan pembangunan tidak hanya menjadi angka di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan oleh jutaan jiwa yang selama ini berada di garis pinggir kemajuan nasional.