Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Ironi birokrasi terjadi di jantung Kecamatan Koto Tangah. Di tengah digitalisasi pemerintahan, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di Kelurahan Balai Gadang ternyata masih “pincang” secara teknologi. Tanpa perangkat laptop, proses input data bantuan sosial (Bansos) bagi warga kurang mampu terancam melambat dan tidak akurat.
Persoalan krusial ini mencuat saat reses Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Iqra Chissa, Rabu (4/2/2026). PSM setempat mengadu bahwa ketiadaan fasilitas pendukung seperti laptop operasional membuat verifikasi data Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menjadi terhambat.
“Kami butuh laptop agar entri data bisa cepat dan tepat. Selama ini kami bekerja tanpa perangkat operasional yang memadai,” keluh Opi, perwakilan PSM Balai Gadang di hadapan politisi Partai Golkar tersebut.
Bukan Sekadar Alat, Tapi Keadilan Data
Kebutuhan laptop bagi PSM bukan sekadar urusan administrasi, melainkan soal keadilan bagi warga miskin. Keterlambatan input data berarti keterlambatan bantuan sampai ke tangan yang berhak. Selain fasilitas, PSM juga menyoroti perlunya dukungan dana transportasi dan seragam untuk menjangkau wilayah pelosok Balai Gadang yang luas.
Tak hanya soal “alat”, literasi masyarakat mengenai jenis bantuan juga masih minim. PSM mendesak adanya sosialisasi rutin agar warga tidak bingung mengenai syarat dan prosedur pengajuan bantuan pemerintah.
Sekolah Baru Jadi Prioritas Mendesak
Selain isu bansos, masyarakat Balai Gadang menyuarakan kegelisahan terkait kurangnya fasilitas pendidikan. Dengan pertumbuhan penduduk yang pesat, kelurahan ini mendesak penambahan gedung SMP baru. Selama ini, banyak anak dari keluarga kurang mampu harus menempuh jarak jauh ke luar wilayah hanya untuk bersekolah.
Merespons hal tersebut, Iqra Chissa menegaskan bahwa pendidikan adalah prioritas utama yang sejalan dengan misi Asta Cita Presiden RI.
“Balai Gadang sudah sangat padat. Sangat layak ditambah SMP. Saya akan koordinasikan dengan Komisi IV DPRD Kota Padang agar penambahan sekolah ini segera diperjuangkan di APBD,” tegas Iqra.
Iqra berkomitmen mengawal seluruh aspirasi tersebut. Usulan yang menjadi ranah Pemerintah Provinsi akan diperjuangkan lewat APBD 2027, sementara masalah lokal kota akan dikoordinasikan secara lintas fraksi di tingkat DPRD Kota Padang.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.