Natuna, Kepulauan Riau [DESA MERDEKA] – Pemerintah Desa Sepempang mengambil langkah berani dengan menggelar Musyawarah Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBDes Tahun Anggaran 2025. Bukan sekadar rutinitas birokrasi, agenda yang berlangsung di Aula Desa Sepempang ini menjadi ajang “buka-bukaan” pengelolaan uang rakyat demi menjaga kepercayaan masyarakat.
Keputusan transparansi ini membuahkan hasil manis. Desa Sepempang resmi menyandang gelar desa dengan capaian intervensi penurunan stunting terbaik se-Kecamatan Bunguran Timur. Keberhasilan ini dipicu oleh alokasi anggaran yang tepat sasaran pada pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil, serta penguatan sektor pendidikan.
Keterlibatan Warga Bukan Formalitas
Sekretaris Desa Sepempang, Johan, S.Hut., menegaskan bahwa setiap rupiah yang keluar selalu diawasi oleh elemen masyarakat. Mulai dari tokoh masyarakat, RT, RW, hingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilibatkan secara aktif.
“Keterlibatan masyarakat adalah kunci agar program tidak meleset dari kebutuhan riil di lapangan,” jelas Johan.
Selain kesehatan dan pendidikan, laporan tersebut mencakup penertiban laporan keuangan pada sektor:
- Peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- Program perlindungan anak.
- Pengelolaan Tabungan Pembangunan Desa (Tapedes).
Kendala Dana Bagi Hasil Pajak
Meski sukses di sektor kesehatan, perjalanan APBDes 2025 tidak sepenuhnya mulus. Desa Sepempang menghadapi hambatan eksternal terkait penyaluran dana bagi hasil pajak dari pemerintah daerah yang belum terealisasi penuh.
Hambatan ini berdampak pada penundaan sejumlah program pemberdayaan masyarakat yang awalnya direncanakan berjalan optimal di akhir tahun. Namun, melalui musyawarah ini, pemerintah desa memastikan bahwa kendala tersebut dipaparkan secara jujur agar masyarakat memahami peta tantangan pembangunan yang dihadapi desa saat ini.
Transparansi radikal seperti ini diharapkan menjadi standar baru bagi desa-desa lain di Natuna dalam membangun akuntabilitas publik.
Redaksi Desa Merdeka
[…] Keterbukaan informasi ini tidak hanya mencakup rincian APBDes, tetapi juga Tabungan Pembangunan Desa (Tapedes) serta realisasi berbagai kegiatan warga. Sekretaris Desa Sepempang, Johan, menegaskan bahwa transparansi adalah kunci utama untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan bersih. […]