Semarang, Jawa Tengah [DESA MERDEKA] – Sebuah perubahan radikal sedang terjadi pada wajah keuangan desa di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menegaskan tidak ada pemotongan Dana Desa tahun 2026. Menurutnya, anggaran tersebut hanya “berpindah kamar” untuk membiayai program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP).
“Enggak ada yang dipotong. Pindah jadinya kayak gini. Ada barangnya tuh, bagus banget,” ujar Zulhas usai meresmikan KKMP Sampangan di Semarang, Jumat (30/1/2026).
Namun, “pindahnya” anggaran ini justru memicu guncangan hebat di tingkat akar rumput. Sejumlah Kepala Desa (Kades) yang tergabung dalam Papdesi Jawa Tengah mengeluhkan pemangkasan drastis yang mencapai 60% dari alokasi tahun sebelumnya.
Efek Domino: Stunting Hingga Pembangunan Fisik Mandek
Kekhawatiran Zulhas yang menyebut program KDMP sebagai “barang bagus” berbanding terbalik dengan kenyataan pahit di lapangan. Abdul Malik, Ketua Papdesi DPC Kendal, mengungkapkan bahwa desanya (Ngampel Wetan) yang biasanya mengantongi Rp676 juta kini hanya menerima Rp252 juta.
Defisit anggaran yang masif ini melumpuhkan program-program vital yang sudah disepakati melalui Musyawarah Desa (Musdes). Berikut adalah pos anggaran yang terdampak:
- Kesehatan: Anggaran Posyandu merosot dari Rp36 juta menjadi hanya Rp10 juta.
- Pemberdayaan: Kegiatan PKK yang biasanya bulanan kini dipangkas menjadi tiga bulan sekali.
- Infrastruktur: Pembangunan fisik desa nyaris nol karena ketiadaan biaya.
- Sosial: Program BLT-DD, ketahanan pangan, hingga pencegahan narkotika (P4GN) ikut terkena imbas.
Kades Jadi Sasaran Kecurigaan Warga
Kondisi ini menciptakan dilema sosial bagi para aparat desa. Minimnya sosialisasi dari pusat yang baru tersampaikan di akhir 2025 membuat para Kades kesulitan memberi penjelasan. “Suara di masyarakat muncul sensitif miring, seolah anggaran itu diambil oleh Pak Kades,” tutur Abdul Malik.
Senada dengan itu, Ketua Papdesi Klaten, Joko Lasono, menyebut pembangunan gerai KDMP memakan porsi anggaran yang terlalu besar bagi desa. Di desanya, pembangunan fisik yang biasanya di angka Rp300 juta kini hanya tersisa sekitar Rp50 jutaan.
Meski berat, para aparatur desa kini hanya bisa berharap bahwa KDMP yang dijadwalkan beroperasi pada Maret-April 2026 benar-benar mampu mengganti kerugian pemberdayaan masyarakat yang hilang. Seperti kata Bung Hatta yang dikutip para kades: membangun Indonesia seharusnya dimulai dari menyalakan “lilin-lilin kecil” di desa, bukan sekadar memindahkan obor besar dari Jakarta.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.