Banyumas, Jawa Tengah [DESA MERDEKA] – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas akhirnya memutus kesunyian terkait polemik pemberhentian sembilan perangkat desa di Klapagading Kulon, Kecamatan Wangon. Pemkab menegaskan bahwa keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) tersebut adalah produk hukum yang sah dan wajib dihormati selama belum ada pembatalan dari pengadilan.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra) Setda Banyumas, Nungky Harry Rachmat, menjelaskan bahwa langkah Kepala Desa Klapagading Kulon dilindungi oleh asas hukum administrasi negara yang disebut Praesumtio Iustae Causa atau praduga sah.
“Setiap keputusan pejabat pemerintahan dianggap sah sejak ditetapkan hingga ada pencabutan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht),” tegas Nungky dalam audiensi di DPRD Banyumas, Selasa (13/1/2026).
Menghindari Maladministrasi dan “Jabatan Bayangan”
Sudut pandang menarik dari pernyataan Pemkab kali ini adalah ketegasan mereka untuk tidak melakukan intervensi prematur. Nungky menjelaskan bahwa Pemkab Banyumas secara sadar menolak menerbitkan surat perintah agar perangkat desa yang diberhentikan kembali masuk kerja sebelum ada putusan hukum yang jelas.
Langkah ini diambil untuk menjaga marwah administrasi desa. Jika mantan perangkat desa tetap dipaksakan melayani masyarakat dan menandatangani dokumen resmi, hal tersebut justru akan menciptakan cacat hukum pada dokumen-dokumen yang diterima masyarakat. Secara teknis, pelayanan publik harus tetap berjalan di bawah kewenangan pejabat yang saat ini memegang mandat sah.
Pintu Gugatan Masih Terbuka
Meskipun membela keabsahan Surat Keputusan (SK) Kades, Pemkab tetap menghormati hak demokrasi para perangkat desa yang diberhentikan. Nungky mengingatkan bahwa jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah satu-satunya cara elegan jika ingin membatalkan SK PTDH tersebut.
“SK PTDH tetap memiliki peluang untuk dibatalkan melalui mekanisme pengadilan. Namun, selama proses itu berjalan, aturan mainnya jelas: SK yang sudah diteken Kades adalah hukum yang berlaku saat ini,” tambahnya.
Melalui penjelasan ini, Pemkab Banyumas ingin mendidik publik bahwa tata kelola pemerintahan tidak digerakkan oleh tekanan massa, melainkan oleh regulasi tertulis. Sikap “tangan besi” administratif ini justru diperlukan agar tidak terjadi kekosongan atau kekacauan wewenang di tingkat desa yang berdampak pada masyarakat luas.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.