Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Ada cara yang tidak biasa dalam memperjuangkan nasib fiskal daerah di era pemerintahan saat ini. Alih-alih hanya mengandalkan surat formal yang kaku, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, memilih jalur lobi langsung yang taktis dan cair. Melalui sambungan video call, Vasko menghubungi Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, demi satu misi besar: memastikan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Sumbar tahun 2026 tidak dipangkas.
Langkah ini bukan sekadar komunikasi biasa, melainkan representasi dari kegelisahan warga Sumatera Barat. Sebagai daerah yang sedang tertatih bangkit dari hantaman bencana alam, pemotongan anggaran pusat dianggap bisa menjadi “hukuman” kedua bagi proses pemulihan infrastruktur dan ekonomi masyarakat.
“Kalau boleh Bang, di Sumbar TKD kita juga dikembalikan (tidak dipotong),” ujar Vasko saat menghubungi Dasco, Sabtu (10/1/2026). Kalimat lugas ini menjadi sinyal bahwa Sumbar membutuhkan perlakuan khusus atau diskresi fiskal mengingat statusnya sebagai zona terdampak bencana yang cukup parah.
Restu Diskresi dari Presiden
Sufmi Dasco Ahmad menanggapi lobi cepat tersebut dengan nada realistis namun penuh harapan. Menurut Dasco, kebijakan terkait TKD merupakan ranah diskresi Presiden Prabowo Subianto. Ia pun berjanji akan menjembatani aspirasi ini kepada Menteri Keuangan dan Presiden.
“Nanti kita minta ke Menteri Keuangan untuk disampaikan ke Presiden. Mudah-mudahan ada pertimbangan khusus karena Sumbar masuk daerah terdampak bencana parah,” ungkap Dasco. Ia mengamini bahwa daerah yang sedang dilanda musibah memang membutuhkan suntikan dana ekstra, bukan pengurangan.
Solidaritas Forkopimda Jadi Modal Kuat
Hal menarik lainnya dalam lobi ini adalah pengakuan pusat terhadap kekompakan pimpinan di daerah. Dasco merujuk pada paparan Mendagri Tito Karnavian, selaku Ketua Satgas Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), yang memuji kecepatan pemulihan di Sumbar.
Kompaknya jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumbar di bawah komando Pemprov dianggap sebagai alasan kuat mengapa pusat layak memberikan dukungan fiskal maksimal. Kepercayaan (trust) dari pusat inilah yang sedang dikapitalisasi oleh Vasko untuk memastikan roda pembangunan di ranah Minang tetap berputar kencang tanpa hambatan anggaran.
Langkah “jemput bola” lewat diplomasi digital ini menunjukkan bahwa di masa depan, nasib anggaran daerah sangat bergantung pada seberapa lincah pemimpin daerahnya menjalin komunikasi strategis dengan pemegang kebijakan di pusat.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.