Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) resmi mengakhiri status tanggap darurat tingkat provinsi dan beralih ke tahap pemulihan pascabencana. Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah mempercepat pendataan kerusakan serta memulihkan layanan dasar bagi ratusan ribu warga terdampak.
Langkah strategis ini mencakup penyediaan air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, pendidikan, hingga hunian sementara. Pemprov Sumbar menargetkan seluruh pendataan kerugian tuntas paling lambat pada 28 Desember 2025 agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi fisik dapat dimulai pada awal tahun 2026.
“Kita targetkan pendataan kerusakan akibat bencana ini tuntas sebelum akhir tahun. Hal ini krusial agar awal 2026 kita sudah bisa bergerak ke tahap pembangunan kembali secara menyeluruh,” ujar Mahyeldi dalam Focus Group Discussion (FGD) di Aula Kantor Gubernur, Senin malam (22/12/2025).
Pendataan Akurat Jadi Kunci Rehabilitasi
Gubernur Mahyeldi, yang didampingi Wakil Gubernur Vasko Ruseimy, menekankan pentingnya validasi data Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna). Data ini akan menjadi landasan utama penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Ia menginstruksikan para bupati dan wali kota untuk memastikan data di lapangan akurat dan bebas dari ego sektoral.
Sekretaris Utama BNPB, Rustian, yang turut hadir dalam forum tersebut, mengamini pentingnya basis data yang kuat. Menurutnya, tanpa data yang valid, perencanaan pemulihan ekonomi dan infrastruktur berisiko salah sasaran dan berjalan lamban.
Update Korban dan Status Daerah
Berdasarkan data sementara pada dashboard satu data bencana Pemprov Sumbar, bencana hidrometeorologi kali ini berdampak pada 296.307 jiwa. Tercatat korban meninggal dunia mencapai 260 orang, 72 orang masih dinyatakan hilang, dan 382 orang mengalami luka-luka.
Wakapolda Sumbar, Brigjen Pol Solihin, menambahkan bahwa Polri masih memproses identifikasi 28 jenazah melalui pengujian lanjutan di Jakarta. Meski status provinsi telah dicabut, tiga wilayah yakni Kabupaten Agam, Pasaman Barat, dan Tanah Datar masih memperpanjang status tanggap darurat daerah karena kondisi lapangan yang masih memerlukan penanganan intensif.
Apresiasi untuk Relawan dan Fokus Psikososial
Di samping perbaikan fisik, Gubernur Mahyeldi memberikan perhatian serius pada program trauma healing dan pendampingan psikososial bagi para penyintas. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh relawan, organisasi kemanusiaan, dan perantau yang telah bahu-membahu selama masa kritis.
“Relawan hadir dengan pengorbanan luar biasa di tengah keterbatasan. Inilah bukti nyata nilai gotong royong yang masih sangat hidup di Sumatera Barat,” tutupnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.