Pemprov Sumbar Kerahkan 35 Alat Berat dan Ratusan Geobag Atasi Kerusakan Bencana Hidrometeorologi
Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) secara masif mempercepat penanganan dampak bencana hidrometeorologi, seperti banjir bandang dan longsor, yang melanda sejumlah daerah sejak penetapan status tanggap darurat bencana tingkat provinsi pada 25 November 2025. Hingga saat ini, Pemprov Sumbar melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDABK) telah mengerahkan total 35 unit alat berat dan memasang 940 geobag di berbagai lokasi terdampak.
Kepala Dinas SDABK Provinsi Sumbar, Rifda Suriani, mengungkapkan bahwa pengerahan alat berat bertujuan utama untuk normalisasi aliran sungai, pengerukan sedimen, dan perbaikan infrastruktur sumber daya air yang rusak.
“Sesuai arahan Bapak Gubernur, kami diminta memaksimalkan penanganan di lapangan. Secara keseluruhan, 35 unit alat berat dan 940 geobag sudah kita turunkan. Saat ini seluruh alat tersebut sudah mulai bekerja secara efektif,” ujar Rifda Suriani di Padang, Sabtu (13/12/2025).
Alat Berat Tersebar di Lima Kabupaten/Kota Terdampak
Rifda merinci, operasional alat berat saat ini tersebar intensif di lima kabupaten/kota yang mengalami dampak paling parah. Alokasinya mencakup:
- Kota Padang: 22 unit (termasuk pengerahan terbaru tiga unit di Batu Busuak, Kecamatan Pauh, untuk normalisasi sungai).
- Kabupaten Agam: 5 unit.
- Kabupaten Pesisir Selatan: 4 unit.
- Kabupaten Solok: 2 unit.
- Kabupaten Padang Pariaman: 2 unit.
Tiga unit alat berat yang baru dikerahkan ke Batu Busuak, Kota Padang, bertugas khusus mempercepat normalisasi aliran sungai dan menangani sedimen sisa banjir bandang di kawasan tersebut.
Infrastruktur SDA Rusak Parah, Butuh Anggaran Besar
Bencana hidrometeorologi ini dilaporkan telah menimbulkan dampak signifikan terhadap infrastruktur sumber daya air (SDA) di Sumbar. Tercatat, sebanyak 24 unit bendung irigasi terdampak, serta kerusakan parah pada bangunan penguatan tebing (seawall) dan jaringan irigasi.
“Total panjang kerusakan akumulatif mencapai 6,9 kilometer untuk seawall dan 3,5 kilometer untuk saluran irigasi. Saat ini perbaikan sudah kita mulai secara bertahap, bersamaan dengan normalisasi sungai,” jelas Rifda.
Mengingat besarnya dampak dan tingkat kerusakan yang terjadi, Rifda mengakui bahwa proses pemulihan membutuhkan waktu yang cukup panjang serta dukungan anggaran yang besar. Oleh karena itu, Pemprov Sumbar intensif berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk Balai Wilayah Sungai Kementerian PUPR dan BUMN Karya.
Koordinasi yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sumbar tersebut terbukti efektif. Rifda mencontohkan, dua unit alat berat yang saat ini bekerja di lokasi Batu Busuak merupakan dukungan langsung dari Hutama Karya Infrastruktur, hasil komunikasi cepat dari Gubernur. Dukungan lintas sektor ini menjadi kunci percepatan pemulihan infrastruktur di Sumbar.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.