Kemendes PDT: Penguatan Logistik Perdesaan Wajib untuk Atasi Disparitas Harga dan Kerawanan Pangan
Jakarta [DESA MERDEKA] – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT) menegaskan bahwa penguatan logistik perdesaan merupakan kunci utama untuk menekan disparitas atau ketimpangan harga yang tinggi antara wilayah produsen dan wilayah konsumen, khususnya di daerah tertinggal. Infrastruktur logistik yang lemah di tingkat desa menjadi mata rantai paling rentan yang menyebabkan harga komoditas anjlok di tingkat petani produsen, namun melambung tinggi di pasar konsumen.
Direktur Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana Kemendes PDT, Teguh Hadi Sulistiono, menyatakan hal ini dalam webinar bertajuk “Membangun Infrastruktur Logistik Perdesaan yang Tangguh dan Berkelanjutan” di Jakarta, Kamis.
Teguh menyoroti data faktual yang menunjukkan minimnya infrastruktur vital di tingkat desa. Pihaknya mencatat, dari total 75.266 desa di seluruh Indonesia, sekitar 67,92 persen desa belum memiliki gudang pangan yang memadai.
“Rantai pasok logistik di perdesaan seringkali menjadi mata rantai yang paling lemah. Dokumen kami mencatat bahwa hampir 67,92 persen desa di Indonesia tidak memiliki gudang pangan,” ucap Teguh.
Minimnya sarana logistik seperti gudang pangan ini berdampak langsung pada ketimpangan harga dan secara serius mengancam ketahanan pangan serta kesejahteraan masyarakat perdesaan. Tanpa gudang yang memadai, hasil panen rentan rusak, memaksa petani menjual dengan harga rendah sesaat setelah panen, dan membuat desa semakin rentan terhadap kerawanan pangan.
Integrasi Produk Desa ke Sistem Logistik Nasional
Untuk mengatasi kerentanan ini, Kemendes PDT mendorong agar penyediaan sarana dan prasarana pendukung logistik di daerah perdesaan harus dijadikan prioritas utama. Solusi strategis yang didorong adalah integrasi produk unggulan desa ke dalam sistem logistik nasional. Tujuannya adalah memastikan komoditas lokal dapat langsung tersambung ke pasar yang lebih luas dan tidak hanya bergantung pada tengkulak atau pasar lokal.
“Oleh karena itu, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, khususnya di daerah perdesaan harus menjadi prioritas,” kata Teguh.
Wacana Pembentukan Forum Logistik Nasional
Sebagai upaya jangka panjang untuk memperkuat ekosistem logistik desa, Kemendes PDT juga membuka wacana pembentukan Forum Logistik Nasional untuk Daerah Tertinggal.
Teguh Hadi Sulistiono berharap forum ini dapat menjadi platform koordinasi multi-pihak yang kuat. Platform ini akan melibatkan lintas kementerian, pemerintah daerah, asosiasi logistik, dan berbagai pelaku usaha. Koordinasi yang terintegrasi ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan kebijakan yang konkret, efektif, dan benar-benar berpihak pada pembangunan dan ketahanan logistik di desa-desa tertinggal.
“Ke depan, kami ingin mengadakan semacam forum, Forum Logistik Nasional, khususnya yang memang berpihak kepada daerah tertinggal dan daerah yang sangat tertinggal,” pungkasnya, menunjukkan komitmen Kemendes PDT dalam membangun infrastruktur logistik perdesaan yang tangguh dan berkelanjutan.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.