Pemkab Bandung Barat Prioritaskan Infrastruktur dan Layanan Publik
Bandung Barat, Jawa Barat [DESA MERDEKA] – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat (KBB) secara resmi telah menyalurkan total anggaran desa sebesar Rp240 miliar kepada 165 desa di wilayahnya. Dana masif ini, yang bersumber dari pemerintah pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) KBB, diharapkan dapat menjadi katalisator utama untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas layanan publik di tingkat akar rumput.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) KBB, Dudi Supriadi, menjelaskan bahwa alokasi anggaran yang diterima oleh setiap desa bervariasi secara signifikan. Rata-rata dana yang diterima desa berkisar antara Rp1,8 miliar hingga yang terbesar mencapai Rp3–4 miliar per desa.
“Anggaran ini berasal dari berbagai komponen, termasuk Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPRD), serta Pendapatan Asli Desa (PADes),” jelas Dudi saat ditemui pada Kamis, 20 November 2025.
Desa Tanimulya Terima Anggaran Terbesar
Dudi Supriadi menambahkan, desa yang saat ini menerima alokasi anggaran terbesar adalah Desa Tanimulya, dengan total dana mencapai sekitar Rp4 miliar. Besaran dana yang diterima menunjukkan potensi besar desa tersebut untuk melaksanakan program pembangunan skala besar dan komprehensif.
Proses penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap. Dudi menyebutkan bahwa mekanisme pencairan dimulai dari pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), sebelum akhirnya dipindahbukukan lagi dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD).
Terkait tahapan pencairan, terdapat perbedaan perlakuan antara desa mandiri dan desa reguler:
- Desa Mandiri: Pencairan dilakukan dalam dua tahapan, yaitu Tahap I sebesar 60 persen dan Tahap II sebesar 40 persen.
- Desa Reguler: Pencairan Dana Desa untuk tahap I ditetapkan sebesar 40 persen dari total alokasi.
Penyaluran dana ini menandai komitmen serius Pemkab Bandung Barat dalam otonomi desa. Dengan dana yang telah dicairkan, seluruh desa di KBB kini didorong untuk segera merencanakan dan melaksanakan program kerja mereka sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat. Fokus utamanya adalah memastikan dana desa digunakan secara transparan dan akuntabel demi mencapai visi desa yang lebih maju dan sejahtera. Penerapan dana ini akan menjadi barometer keberhasilan pembangunan berbasis desa di KBB.
Redaksi Desa Merdeka


















Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.