Makassar, Sulawesi Selatan [DESA MERDEKA] – Digitalisasi tata kelola keuangan desa memang menjadi keharusan di era milenial. Namun, langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantaeng yang kembali menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES V2.0.R2.05) di luar daerah menuai sorotan tajam. Meski bertujuan meningkatkan sumber daya manusia (SDM), pelaksanaan acara di Makassar dianggap bertolak belakang dengan semangat pemberdayaan ekonomi lokal.
Bimtek yang berlangsung pada 22-25 Juni 2023 di Grand Asia Hotel Makassar ini diikuti oleh 46 desa se-Kabupaten Bantaeng. Setiap desa mengirimkan tiga perwakilan, yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan. Jika dikalkulasi dengan unsur SKPD terkait, terdapat lebih dari 136 peserta yang bertolak ke ibu kota provinsi.
Bupati Bantaeng, Dr. H. Ilham Syah Azikin, dalam sambutannya saat membuka acara, menegaskan bahwa kegiatan ini strategis untuk membangun komitmen pelayanan masyarakat yang akuntabel. Ia berharap forum ini menjadi ruang konsolidasi agar pengelolaan dana desa semakin transparan dan profesional. Turut hadir dalam pembukaan tersebut jajaran BPKP Sulsel, Kapolres Bantaeng, hingga Kejaksaan Negeri Bantaeng.
Ironi “Uang Keluar” dan Potensi Lokal yang Terabaikan
Sorotan muncul dari aktivis desa dan Pendamping Lokal Desa (PLD). Mereka menilai, meski peningkatan kapasitas itu penting, pemilihan lokasi kegiatan di luar daerah dianggap mencederai semangat PMK Nomor 201/PMK.07/2022. Regulasi tersebut menekankan bahwa pengelolaan Dana Desa harus memiliki nilai pemberdayaan demi kesejahteraan masyarakat lokal. Pelaksanaan Bimtek di Makassar menjadi ironi karena ini merupakan kali ketiga agenda serupa dilakukan di luar Bantaeng. Padahal, Kabupaten Bantaeng memiliki fasilitas akomodasi yang representatif seperti Hotel Seruni, Kirei, atau Ahriani yang merupakan objek pajak daerah.
“Jika dilakukan di daerah sendiri, kita memberikan penghasilan kepada pengusaha lokal dan menggerakkan roda ekonomi masyarakat Bantaeng,” ungkap salah satu pengamat desa.
Kontradiksi Pernyataan Bupati
Kegiatan di Makassar ini dinilai berlawanan arah 180 derajat dengan pernyataan Bupati Ilham Syah Azikin di masa lalu. Dalam sebuah pelatihan Desa Inklusi di Hotel Seruni beberapa waktu lalu, Bupati sempat melontarkan gagasan menarik: bahwa uang Bantaeng jangan dibawa keluar, dan jika memungkinkan, justru uang dari luar yang dibawa masuk ke Bantaeng.
Kini, dengan memboyong ratusan perangkat desa ke Makassar untuk materi yang sudah pernah diberikan dua kali sebelumnya, konsistensi antara gagasan pemberdayaan lokal dan kebijakan operasional Pemkab Bantaeng pun dipertanyakan. Publik menanti kebijakan yang lebih membumi, di mana peningkatan SDM selaras dengan penguatan ekonomi di “halaman rumah” sendiri.
Hasan Habibu Lahir di Bantaeng Sulawesi Selatan 1 Januari 1975.
Pendidikan S1 STAI Al-furqan Makasar / Jurusan Pendidikan Agama Islam. lulus tahun 2016
Selain sebagai Pendamping Lokal Desa beberapa Organisasipun terlibat di dalamnya, DA’I KAMTIBMAS POLRES BANTAENG bidang KOMUNIKASI ANTAR LEMBAGA, FORUM DA’I POLSEK TOMPOBULU SBG PENASEHAT, IKATAN PELAJAR MUHAMNADIYAH SBG ANGGOTA.
Beberapa penghargaan di raih seperti juara terbaik dua Tingkat Kabupaten Bantaeng Sebagai Tim Pengelolah Kegiatan / TPK 2011. Penghargaan Kapolres sebagai Relawan Covid-19 tahun 2020.
Penghargaan MPR RI dalam sosialisasi Pancasila dan UUD 45 Negara kesatuan RI dan bhinneka tunggal Ika tahun 2011. Dll
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.