Jakarta [DESA MERDEKA] – Kementerian Pertanian (Kementan) RI mengalokasikan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) tahun 2025. Bantuan ini mencakup bibit jagung untuk 5.000 hektare, bibit kopi untuk 2.000 hektare, dan bibit kelapa untuk 100 hektare, dengan tujuan utama meningkatkan produktivitas sektor pertanian di daerah.
Penyerahan bantuan ini dilakukan setelah Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, bersama rombongan bertemu dengan Menteri Pertanian di Jakarta pada Rabu (10/9/2025). Pertemuan tersebut menjadi momentum strategis bagi Pemprov Sumbar untuk menyampaikan prioritas dan kebutuhan pembangunan pertanian di wilayahnya.
Menteri Pertanian menegaskan bahwa pelaksanaan bantuan ini akan dievaluasi secara ketat. Ia menekankan, daerah yang tidak mampu mengelola bantuan dengan baik tidak akan mendapatkan alokasi di tahun berikutnya. Untuk memastikan pemanfaatan bantuan berjalan optimal, Menteri Pertanian berencana melakukan kunjungan kerja langsung ke Sumbar.
Menurut Kementan, program ABT ini bertujuan untuk memperkuat perekonomian masyarakat serta membuka peluang usaha baru. Selain itu, Kementan juga mendorong para kepala daerah di Sumbar untuk lebih proaktif dalam mencari peluang di kementerian atau lembaga pusat, serta mengembangkan pasar hasil pertanian, termasuk peluang ekspor.
Pada kesempatan itu, Gubernur Mahyeldi juga mengusulkan agar Kementan mendukung pembangunan hilirisasi komoditas gambir. Usulan ini didasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025 yang menunjukkan tujuh kabupaten/kota di Sumbar menjadi sentra penghasil gambir terbesar di Indonesia. Bahkan, produksi gambir Sumbar mencapai 26.912,18 ton pada tahun 2024, menjadikannya pemasok utama gambir dunia.
Mahyeldi menegaskan komitmen pemerintah daerah, bersama bupati dan wali kota se-Sumbar, untuk terus memacu produksi pertanian. Ia menargetkan pencapaian swasembada beras bisa diikuti oleh komoditas lain seperti jagung, kelapa, kakao, dan kopi. “Langkah ini diharapkan dapat berdampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan di Sumatera Barat,” ujar Mahyeldi.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, termasuk Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Sumbar Adib Alfikri, Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumbar, serta beberapa bupati dan wali kota, antara lain Bupati Agam Beni Warlis, Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis, Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni, dan Wakil Bupati Solok Chandra.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.