Menu

Mode Gelap
APBDes 2027: Strategi Desa Batang Kejar Target Desa Zero Stunting Desa di Jawa Timur Kini Wajib Buka Informasi Jombang Jadi Kiblat Layanan Publik: Sukses Tembus Tiga Besar Nasional Tonggak Sejarah Baru: PPDI Boyolangu Perjuangkan Kesejahteraan Perangkat Desa Bantah Isu Kontraktor LPJ, PMD Kolaka Utara Siapkan Klinik Desa

PEMERINTAHAN · 26 Jun 2025 13:08 WIB ·

Rakor PMD Kalsel: Akselerasi Pembangunan Desa dan Ketahanan Pangan


					Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Kawasan Perdesaan se-Kalimantan Selatan Tahun 2025 , di Banjarmasin. (Foto:McKalsel). Perbesar

Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Kawasan Perdesaan se-Kalimantan Selatan Tahun 2025 , di Banjarmasin. (Foto:McKalsel).

Banjarmasin [DESA MERDEKA] Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalsel sukses menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Kawasan Perdesaan se-Kalimantan Selatan Tahun 2025. Acara yang berlangsung selama tiga hari, 24-26 Juni 2025, di Banjarmasin ini, bertujuan memadukan langkah strategis untuk pengembangan wilayah perdesaan di masa mendatang.

Rakor ini dihadiri oleh 30 peserta, terdiri dari perwakilan Dinas PMD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), tenaga ahli pemberdayaan masyarakat, serta perwakilan desa dari seluruh Kalsel. Pembukaan Rakor dilakukan oleh Kepala Dinas PMD Kalsel, H. Faried Fakhmansyah, dengan kehadiran Direktur Perencanaan Teknis Pembangunan Kawasan Perdesaan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI, Suherman.

Suherman dalam sambutannya menekankan krusialnya penguatan landasan administratif sebelum melangkah ke pembangunan fisik di kawasan perdesaan. “Kita awali dari pembenahan administratif terlebih dahulu. Jika pondasi ini kuat, kita baru masuk ke aspek konektivitas dan integrasi kawasan. Ini adalah bagian penting dari tahapan pembangunan kawasan secara sistematis,” ujarnya pada Rabu (25/6/2025). Ia juga menyoroti ketahanan pangan sebagai kebijakan nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto, menegaskan bahwa program desa harus mendukung target pemerintah pusat melalui alokasi anggaran dan intervensi lintas sektor. “Kami di Kemendes PDTT sudah mengarahkan dana desa minimal 20% untuk program ketahanan pangan. Hal ini tentu harus didukung dari level pusat, provinsi, hingga desa,” tambahnya.

Senada, Kepala Dinas PMD Kalsel, H. Faried Fakhmansyah, menyampaikan bahwa Rakor ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, hingga desa. “Pembahasan utama kita hari ini adalah sinergi antarinstansi, antardesa, maupun antar-pemangku kepentingan. Tujuannya mendorong pembangunan kawasan perdesaan yang terarah, efisien, dan berkelanjutan,” jelasnya.

Faried juga memaparkan tiga kawasan perdesaan prioritas di Kalsel yang saat ini menjadi fokus pembangunan: Agropolitan di Kabupaten Tanah Bumbu, Agrowisata Hortikultura di Kabupaten Tabalong, dan Agrobinapolitan di Kabupaten Banjar. Ketiganya telah masuk daftar Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Kabid Pengembangan Kawasan Perdesaan Dinas PMD Kalsel, Masrai Zulzai Subkhi, menambahkan bahwa dari total 13 kawasan perdesaan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati, baru tiga yang berhasil masuk RPJMN. Sepuluh kawasan lainnya masih dalam kategori “kawasan perdesaan mandiri” dan terus didorong untuk memenuhi standar prioritas nasional. “Kami terus membina dan mendampingi rekan-rekan di kabupaten agar menyiapkan dokumen kesiapan, seperti Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (FPKP). Nanti, kalau sudah siap, kami bantu bawa ke Kemendes untuk evaluasi lanjutan,” ucap Masrai.

Masrai juga menegaskan pentingnya pembangunan kawasan perdesaan yang bersifat partisipatif, melibatkan masyarakat dari perencanaan hingga evaluasi. Ini sejalan dengan arahan Kemendes PDTT agar masyarakat merasa memiliki hasil pembangunan. “Jika masyarakat ikut merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi, hasilnya akan lebih terasa dan berkelanjutan. Ini tidak hanya membangun fisik, tetapi juga kesadaran dan tanggung jawab bersama,” katanya.

Oleh karena itu, Dinas PMD Provinsi Kalsel telah menyiapkan beberapa langkah strategis, meliputi pendampingan penyusunan FPKP dan dokumen kesiapan di kabupaten, fasilitasi konsultasi teknis dengan Kemendes, koordinasi lintas sektor dengan dinas terkait (PUPR, Pertanian, Pariwisata), serta penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan forum koordinasi. “Kami ingin setiap kabupaten bisa mengembangkan minimal satu kawasan perdesaan unggulan yang menjadi contoh bagi desa lain,” pungkasnya.

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 46 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Menakar Masa Depan Ekonomi Desa di Balik Sensus 2026

11 Juni 2026 - 14:46 WIB

Dana Desa Tahap I di Atambua Tembus 94 Persen

10 Juni 2026 - 15:33 WIB

Menteri LH Ditantang Tuntaskan Proyek PSEL Padang Raya

27 Mei 2026 - 08:15 WIB

Menbud Fadli Zon Dorong Pembangunan Museum Desa Masif

20 Mei 2026 - 17:38 WIB

Program TEKAD Sulap Potensi 1.110 Desa Demi Makan Gratis

19 Mei 2026 - 10:19 WIB

Target 59 Negara: Saatnya Produk Desa Sulsel Mendunia

15 Mei 2026 - 07:17 WIB

Trending di PEMERINTAHAN