Aceh Utara [DESA MERDEKA] – Di tengah keresahan warga Gampong Rawa, Aceh Utara, soal dugaan penyelewengan Dana Desa, gaya hidup mewah Geuchik Sanusi justru menuai sorotan tajam. Sebuah video viral memperlihatkan Geuchik Sanusi unboxing ponsel premium Samsung Galaxy Z Fold 6 seharga puluhan juta rupiah. Selain itu, warga juga memperhatikan pembelian motor Honda PCX keluaran terbaru oleh sang Geuchik.
Puncaknya, saat prosesi lamaran Geuchik Sanusi yang berlangsung meriah dengan panjar mahar fantastis berupa uang tunai Rp50 juta dan emas murni 3 mayam. Padahal, warga sekitar tidak mengetahui adanya usaha sampingan yang dimiliki Geuchik Sanusi selain gaji bulanannya sebagai kepala desa yang hanya sekitar Rp2,4 juta. “Akan tetapi, beliau bisa hidup semewah itu,” ungkap seorang warga dengan nada heran.
Lebih lanjut, rumah pribadi Geuchik Sanusi juga mengalami perubahan signifikan selama masa jabatannya. “Dulu rumahnya sederhana, tetapi sekarang sudah seperti rumah pejabat tinggi,” kata warga lainnya. Aset tanah sawah milik Geuchik Sanusi juga bertambah. Beberapa lahan yang dulunya milik warga lain kini beralih kepemilikannya. Keadaan ini semakin memperkuat kecurigaan warga terkait sumber kekayaan sang Geuchik.
Sementara itu, kegelisahan masyarakat terkait transparansi dan efektivitas penggunaan Dana Desa semakin meningkat. Tokoh masyarakat setempat mengungkapkan adanya dugaan penyimpangan anggaran. Salah satu yang menjadi perhatian adalah alokasi dana Majelis Taklim tahun 2024 sebesar Rp20,8 juta. Namun, informasi yang beredar menyebutkan hanya Rp9 juta yang digunakan untuk honor guru ngaji. Sisa dana lebih dari Rp11 juta tidak jelas peruntukannya. “Jika benar, hal ini melanggar prinsip akuntabilitas,” ujar seorang warga dengan tegas.
Warga juga mempertanyakan anggaran pengadaan aset perkantoran senilai Rp55 juta yang tidak dimanfaatkan. Selain itu, pengalihan dana Rp35 juta untuk normalisasi saluran air yang justru digunakan untuk pemotongan hewan meugang tanpa musyawarah desa juga menjadi sorotan. Proyek fisik seperti paving block meunasah, talud, jalan rabat beton, dan saluran irigasi juga diduga bermasalah dalam hal volume dan kualitas pengerjaan. Ironisnya, proyek-proyek tersebut tidak melibatkan tenaga kerja lokal maupun Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa.
Sebagai bentuk protes, masyarakat kini menyiapkan surat pengaduan resmi kepada berbagai instansi pemerintah dan lembaga pengawas. Mereka menuntut audit menyeluruh terhadap Dana Desa Gampong Rawa dari tahun 2022 hingga 2024. Ketika dikonfirmasi, Geuchik Sanusi enggan memberikan jawaban detail. Ia hanya mengirim tautan klarifikasi dari media lain dan menyatakan bahwa semua kegiatan dapat dipertanggungjawabkan. Warga menegaskan bahwa tindakan mereka adalah upaya menjaga integritas pemerintahan desa sesuai dengan undang-undang yang berlaku. “Ini bukan soal iri hati, tetapi soal keadilan dan transparansi anggaran desa,” pungkas seorang warga dengan nada kecewa.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.