Malang, Jawa Timur [DESA MERDEKA] – Dashboard bisa menunjukkan 100 persen. Tetapi desa di lapangan bisa saja mengatakan sebaliknya.
Di sinilah persoalan terbesar MonevDD 2026 berada: bukan berapa banyak kolom yang berhasil diisi, tetapi apakah angka di layar benar-benar menggambarkan kenyataan desa.
Dana Desa bisa habis dalam satu tahun. Jalan desa berubah. Embung bisa mengering. Kelompok usaha bisa tumbuh lalu mati.
Tetapi satu hal tidak boleh ikut hilang: jejak data tentang apa yang dilakukan Dana Desa dan apa yang berubah setelahnya.
MonevDD atau Monitoring dan Evaluasi Dana Desa karena itu tidak semestinya dipandang sekadar sebagai aplikasi pendataan.
Ia harus menjadi mata digital pembangunan desa.
Sebab 100 persen input dengan data yang salah tetap menghasilkan 0 persen pengetahuan.
75.265 Desa dan Satu Pertanyaan Besar
Skala persoalannya sangat besar.
Data yang digunakan pemerintah menunjukkan terdapat 75.265 desa dalam ekosistem pemerintahan desa. Sistem Informasi Desa Kemendes juga menampilkan rekap Dana Desa nasional dengan sumber data MonevDD.
Bayangkan jika data pembangunan sebanyak itu hanya diperlakukan sebagai kewajiban mengisi aplikasi.
Negara memang memiliki dashboard. Angka terkumpul. Kolom terisi.
Tetapi apakah negara benar-benar semakin memahami kondisi desa?
Belum tentu.
Sebab data yang banyak tidak otomatis menjadi pengetahuan.
Data baru menjadi pengetahuan ketika dapat dipercaya, dibaca, dibandingkan, diverifikasi, lalu digunakan untuk mengambil keputusan.
Di sinilah MonevDD 2026 memiliki pekerjaan yang jauh lebih besar daripada sekadar mengumpulkan angka.
Jangan Kejar 100 Persen Input
MonevDD jangan berubah menjadi perlombaan mengejar persentase input.
Henky, Pendamping Lokal Desa Kecamatan Singosari, mengingatkan:
“MonevDD jika hanya sekadar input untuk memenuhi target Ditjen PDP, saya kira sama dengan aplikasi lainnya—hanya mengejar target, bukan kualitas.”
Pesan itu penting.
Pemerintah desa dan pendamping tidak cukup memastikan data masuk ke sistem. Mereka harus memastikan data tersebut riil dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bukan hanya:
“Desa ini sudah input?”
Tetapi:
“Apakah data yang diinput benar?”
Dari sana pertanyaan pembangunan menjadi lebih tajam.
Mengapa BUMDes belum berkembang?
Mengapa potensi pertanian belum menghasilkan nilai tambah?
Mengapa belanja besar tetapi dampak ekonominya kecil?
Pertanyaan semacam itu tidak lahir dari persentase input.
Ia lahir dari data yang benar.
Data Salah Bukan Sekadar Salah Angka
Data yang salah bukan sekadar kesalahan administratif.
Ia bisa menghasilkan keputusan yang salah.
Jika data menggambarkan desa seolah tidak memiliki persoalan, intervensi bisa tidak datang.
Jika program terlihat berhasil di atas kertas padahal dampaknya kecil, program itu bisa terus dilanjutkan.
Jika data penerima manfaat tidak akurat, kebijakan bisa salah sasaran.
Rantai bahayanya sederhana:
data salah → diagnosis salah → intervensi salah → anggaran salah arah → manfaat tidak maksimal.
Karena itu, kualitas data bukan persoalan teknis semata.
Ia adalah persoalan pembangunan.
Di Balik Angka Ada Kehidupan Warga
Data juga tidak boleh kehilangan manusia.
Salah satu penerima BLT Dana Desa di Kecamatan Singosari, Ali, mengatakan:
“Saya bersyukur menerima BLT DD. Uang ini meski kecil namun berarti bagi kami rakyat jelata, untuk tambahan modal usaha jual gorengan. Dari hasil ini anak-anak saya bisa lancar sekolah.”
Dalam dashboard, Ali mungkin hanya terlihat sebagai nama, nominal dan status penerima.
Tetapi dalam kehidupan nyata, angka itu berubah menjadi bahan dagangan, biaya sekolah, dan harapan agar dapur tetap mengepul.
Karena itu, ukuran keberhasilan Dana Desa tidak boleh berhenti pada:
berapa rupiah disalurkan?
Pertanyaan berikutnya harus:
apa yang berubah setelahnya?
Sebab pembangunan pada akhirnya bukan tentang dashboard.
Pembangunan adalah tentang kehidupan manusia yang berubah menjadi lebih baik.
Data yang Menemukan Masalah Justru Berharga
Ada paradoks dalam pembangunan berbasis data.
Kita sering menyukai angka yang terlihat bagus. Padahal data yang jujur menemukan masalah justru bisa lebih berharga.
Desa yang terdata memiliki persoalan bukan berarti desa itu gagal.
Justru persoalannya sudah terlihat.
Sesuatu yang terlihat dapat dibedah. Sesuatu yang diketahui penyebabnya dapat dicari intervensinya. Hasilnya kemudian dapat diukur kembali.
Maka siklus pembangunan yang sehat adalah:
data → diagnosis → intervensi → pengukuran → perbaikan.
Bukan:
target → input → selesai.
Karena itu, pendamping juga tidak cukup berhenti pada:
input – simpan – kirim.
Pertanyaannya harus naik tingkat:
Apa dasar angka ini? Apa bukti lapangannya? Apa masalahnya? Apa intervensinya? Apa hasilnya?
Pendamping akhirnya bukan sekadar membantu desa mengisi aplikasi, tetapi membantu desa membaca dirinya sendiri.
Dana Desa Bukan Milik Dashboard
MonevDD membutuhkan ekosistem.
Pemerintah desa menjadi sumber utama data lapangan.
Pendamping mengawal kualitas dan membantu memastikan data dapat diverifikasi.
Kecamatan dan pemerintah daerah membaca persoalan desa dalam konteks wilayah.
Pemerintah pusat mengonsolidasikan data untuk melihat pola pembangunan yang lebih luas.
Sementara masyarakat memiliki hak bertanya:
“Dana Desa di kampung saya sebenarnya menghasilkan apa?”
Pertanyaan itu bukan ancaman.
Justru merupakan bentuk pengawasan publik yang sehat.
Sebab Dana Desa bukan milik aplikasi.
Bukan milik pemerintah desa.
Bukan pula milik pemerintah pusat.
Dana Desa adalah uang publik yang harus kembali menjadi manfaat publik.
Indonesia Tidak Bisa Diberi Satu Resep
Indonesia memiliki puluhan ribu desa dengan karakter berbeda.
Desa pesisir tidak sama dengan desa pegunungan. Desa industri tidak sama dengan desa pertanian. Desa wisata tidak sama dengan desa perkebunan.
Karena itu, pembangunan desa tidak bisa terus menggunakan satu resep untuk semua.
Kekuatan data justru terletak pada kemampuannya membaca perbedaan.
MonevDD seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan:
“Dana Desa digunakan untuk apa?”
Tetapi bergerak menjadi:
“Mengapa desa memilihnya?”
Dan akhirnya:
“Apakah pilihan itu membuat desa semakin mandiri?”
Jika pertanyaan itu dapat dijawab secara konsisten, MonevDD tidak lagi sekadar sistem monitoring.
Ia dapat berkembang menjadi mesin pembelajaran pembangunan desa.
Jangan Bangga Dulu pada Dashboard 100 Persen
Mungkin inilah pesan paling sederhana dari MonevDD 2026.
Jangan terlalu cepat bangga ketika dashboard menunjukkan 100 persen.
Sebab:
100% input dengan data yang salah tetap menghasilkan 0% pengetahuan.
Ukuran keberhasilan digitalisasi Dana Desa harus diperluas.
Bukan hanya berapa desa sudah mengisi.
Tetapi berapa data yang dapat dipercaya.
Bukan hanya berapa kegiatan telah dilaksanakan.
Tetapi berapa kegiatan yang benar-benar menghasilkan perubahan.
Bukan hanya berapa rupiah telah dibelanjakan.
Tetapi berapa rupiah yang mampu menggerakkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan warga.
Di balik setiap angka ada manusia.
Ada petani yang ingin hasil panennya memiliki nilai tambah.
Ada pelaku UMKM yang membutuhkan pasar.
Ada pemuda yang membutuhkan pekerjaan.
Ada keluarga yang membutuhkan layanan dasar.
Ada desa yang kaya potensi, tetapi belum menemukan cara mengubahnya menjadi kekuatan ekonomi.
Mereka tidak membutuhkan aplikasi yang sekadar mengatakan:
“Data sudah masuk.”
Mereka membutuhkan data yang membantu pemerintah menemukan jawaban.
Pada akhirnya, keberhasilan MonevDD bukan ketika semua kolom berwarna hijau.
Bukan pula ketika dashboard menunjukkan 100 persen.
Keberhasilannya terjadi ketika data mampu mengubah cara pemerintah melihat desa: menemukan masalah, melahirkan diagnosis, menentukan intervensi, mengukur perubahan, lalu memperbaikinya.
Pemerintah desa membuka data.
Pendamping mengawal kualitasnya.
Pemerintah daerah membaca persoalannya.
Pemerintah pusat menggunakan datanya.
Masyarakat mengawasi manfaatnya.
Semuanya bermuara pada satu tujuan: membantu setiap desa menemukan jalan terbaik untuk dirinya sendiri.
Sebab desa yang mandiri bukan desa yang paling banyak melaporkan kegiatan.
Desa yang mandiri adalah desa yang tahu kekuatannya, memahami masalahnya, berani membaca datanya, lalu mampu mengubah data menjadi keputusan.
Dan mungkin, di situlah makna terbesar MonevDD 2026.
Bukan ketika semua kolom berwarna hijau.
Bukan ketika dashboard menunjukkan 100 persen.
Tetapi ketika kepala desa, pendamping, pemerintah daerah dan masyarakat duduk bersama di depan data lalu berkata:
“Sekarang kita tahu masalah desa kita. Mari kita cari jalan keluarnya.”
Sebab Dana Desa tak lagi cukup hanya dilaporkan. Ia harus terbaca, harus dapat dibuktikan, dan pada akhirnya harus terasa manfaatnya oleh masyarakat.
Mochamad Fajar Kurniawan adalah Founder Forum Handarbeni Singhasari (FONDASI), CEO Raja Kebab Singosari dan Raja Ayam Geprek Singosari, serta anggota Tim Pendamping Profesional (TPP) Kecamatan Singosari sejak 2017. Alumni SMAN 3 Malang (BHAWIKARSU) dan Universitas Brawijaya ini juga menjadi Pembina Paguyuban Batik Singosari dan Paguyuban Batik Lawang.Jurnalis
Berbekal pengalaman sebagai mantan Pemimpin Redaksi sebuah tabloid di Kota Malang, ia aktif menulis tentang tata kelola pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, ekonomi lokal, UMKM, pelestarian budaya, dan pembangunan berbasis potensi desa. Melalui tulisan dan kegiatan pendampingan, ia berkomitmen mendorong lahirnya desa-desa yang mandiri, inovatif, dan berkelanjutan.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.