Transparansi Total: Sumbar Pamerkan Integrasi Data Pembangunan Tanpa Perlu Login di KI Pusat
Jakarta [DESA MERDEKA] – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) memaparkan strategi inovatif dalam memperluas akses informasi publik dengan mengintegrasikan seluruh kanal dan sistem ke dalam satu dashboard tematik yang mudah diakses masyarakat. Pendekatan ini ditekankan alih-alih memperbanyak aplikasi. Strategi ini dipaparkan dalam Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2025 yang digelar Komisi Informasi (KI) Pusat di Jakarta, 18–20 November.
Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar, Vasko Ruseimy, didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo), Rudy Rinaldy, serta jajaran Komisioner KI Sumbar, menjelaskan bahwa Sumbar memilih pendekatan integratif dalam pengelolaan informasi publik. Seluruh informasi yang sebelumnya tersebar kini dipusatkan dalam satu tampilan, memungkinkan publik memperoleh gambaran menyeluruh tanpa harus berpindah platform.
“Layanan kita tidak banyak karena semuanya sudah terintegrasi. Aplikasi yang ada tidak lagi berdiri sendiri, tetapi digabungkan dalam satu dashboard sehingga kebutuhan masyarakat bisa diakses dari satu pintu,” ujar Wagub Vasko di hadapan panel penilai.
Dashboard Pembangunan Terbuka Penuh: Realisasi Anggaran Tampil Apa Adanya
Salah satu keunggulan utama yang disorot adalah keterbukaan penuh pada dashboard pembangunan. Vasko mengklaim, meskipun sejumlah provinsi lain memiliki dashboard pembangunan, Sumbar menjadi satu-satunya daerah yang menyajikan kinerja pemerintah secara daring tanpa mewajibkan pengguna untuk login.
Dengan demikian, data terkait realisasi anggaran daerah, capaian fisik proyek, hingga perbandingan kinerja antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat dilihat masyarakat kapan pun. Informasi mengenai OPD dengan tingkat realisasi tertinggi hingga terendah ditampilkan apa adanya, tanpa filter.
“Langkah ini merupakan bentuk komitmen transparansi Pemprov agar publik dapat menilai kinerja pemerintah secara objektif. Selain masyarakat, Ombudsman juga dapat mengikuti perkembangan ini sebagai bagian dari pengawasan eksternal,” tegasnya.
Data Pendidikan, Bencana, hingga Lowongan Kerja Terintegrasi
Integrasi data publik Pemprov Sumbar tidak hanya terbatas pada sektor pembangunan dan anggaran. Wagub Vasko menjelaskan bahwa Pemprov juga menampilkan keterbukaan data melalui PPDB Online tingkat SMA/SMK, di mana informasi penerimaan siswa baru dipublikasikan secara transparan agar proses seleksi dapat dipantau publik.
Pada sektor kebencanaan, yang penting mengingat Sumbar merupakan wilayah rawan, dashboard juga memasukkan informasi mengenai potensi bencana, data kejadian, hingga mitigasi.
Lebih jauh, Pemprov memperluas akses publik melalui portal lowongan pekerjaan serta pembaruan sarana prasarana pendidikan. Sebagai contoh, program penyediaan wifi gratis di 119 sekolah tidak hanya dimanfaatkan oleh siswa, tetapi juga dapat diakses masyarakat di sekitar sekolah. Pemprov berkomitmen memperluas program tersebut ke seluruh sekolah di Sumatera Barat.
Menurut Wagub, seluruh upaya integrasi dashboard ini merupakan langkah strategis agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga pengawas aktif terhadap jalannya pemerintahan. “Kami ingin informasi ini benar-benar bisa dilihat publik secara langsung dan terbuka,” tutupnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.