Pembangunan ekonomi Indonesia selalu bergerak di antara dua kutub: kebutuhan akan stabilitas dan tuntutan keadilan. Di satu sisi, negara ingin tumbuh cepat; di sisi lain, ia ditagih untuk tidak meninggalkan terlalu banyak orang di belakang. Dari era teknokrat yang dijuluki Mafia Berkeley hingga figur kuat seperti Sri Mulyani Indrawati, perjalanan ini bukan sekadar pergantian generasi, melainkan pergeseran cara berpikir tentang apa itu pembangunan.
Teknokrat dan Ilusi Netralitas
Pada masa Orde Baru Indonesia, pembangunan diserahkan pada sekelompok ekonom yang dipercaya bekerja dengan logika rasional dan ilmiah. Mereka berbicara dalam bahasa angka: inflasi, pertumbuhan, investasi. Negara dijalankan seperti mesin yang harus distabilkan terlebih dahulu sebelum dipacu.
Pendekatan ini berhasil dalam satu hal: menciptakan ketertiban ekonomi dari kekacauan. Harga-harga terkendali, produksi meningkat, dan kepercayaan luar negeri kembali tumbuh. Namun di balik itu, ada asumsi yang jarang dipertanyakan—bahwa pembangunan bisa netral, bebas nilai, dan cukup diserahkan pada hitungan teknis.
Di sinilah masalah mulai muncul. Ketika pembangunan hanya diukur dari grafik yang naik, ia cenderung lupa bertanya: siapa yang tertinggal di bawahnya?
Krisis yang Membuka Tirai
Keretakan itu menjadi nyata saat krisis menghantam di akhir 1990-an. Fondasi yang tampak kokoh ternyata rapuh. Ketergantungan pada utang, lemahnya struktur ekonomi domestik, dan sentralisasi kekuasaan mempercepat kejatuhan.
Krisis bukan sekadar peristiwa ekonomi, melainkan momen pembongkaran cara berpikir. Ia menunjukkan bahwa stabilitas tanpa keadilan adalah ilusi yang bisa runtuh sewaktu-waktu.
Sejak itu, pembangunan tidak lagi bisa diklaim sebagai urusan teknokrat semata. Ia berubah menjadi arena yang lebih terbuka—diperebutkan oleh kepentingan politik, tuntutan publik, dan tekanan global.
Dari Figur ke Sistem—atau Sekadar Ilusi Baru?
Pasca-reformasi, pembangunan disebut-sebut telah bergeser dari dominasi individu menuju kekuatan institusi. Perencanaan menjadi lebih sistematis, pengawasan diperketat, dan transparansi mulai dijadikan standar.
Namun pertanyaannya: apakah perubahan ini benar-benar mengubah substansi, atau hanya mengganti wajah?
Dalam praktiknya, arah pembangunan tetap berputar di sekitar logika yang sama—pertumbuhan harus dijaga, pasar harus diberi ruang, dan negara hadir secukupnya. Bedanya, kini semua itu dibungkus dengan istilah baru: tata kelola, inklusi, dan keberlanjutan.
Era Kontemporer: Negara Kembali ke Panggung
Di bawah kepemimpinan Joko Widodo, negara kembali tampil dominan. Infrastruktur dibangun secara masif, wilayah dipaksa terhubung, dan industrialisasi didorong melalui kebijakan hilirisasi.
Di sisi lain, peran teknokrat tetap kuat. Sri Mulyani Indrawati menjadi simbol kesinambungan sekaligus perubahan: menjaga disiplin fiskal, tetapi juga menggunakan anggaran sebagai alat intervensi sosial.
Sekilas, ini tampak seperti sintesis yang ideal—negara kuat, pasar berjalan, dan masyarakat dilibatkan. Namun di balik itu, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: apakah pembangunan benar-benar telah menjadi lebih adil, atau hanya lebih rapi dalam pengelolaannya?
Eklektik atau Tanpa Arah?
Sering dikatakan bahwa Indonesia menganut pendekatan eklektik-pragmatis—mengambil yang perlu dari berbagai teori dan menyesuaikannya dengan kondisi. Dalam batas tertentu, ini adalah kekuatan. Fleksibilitas memungkinkan negara bertahan dari berbagai krisis.
Namun, eklektisisme juga menyimpan risiko: kehilangan arah. Ketika semua pendekatan dianggap bisa dipakai, pembangunan bisa berubah menjadi sekadar respons jangka pendek, bukan visi jangka panjang.
Akibatnya, kebijakan mudah bergeser mengikuti tekanan: hari ini pro-pasar, besok lebih proteksionis; hari ini berbicara keberlanjutan, besok kembali pada eksploitasi sumber daya.
Pembangunan untuk Siapa?
Pertanyaan paling penting sering justru yang paling jarang diajukan: pembangunan ini untuk siapa?
Jika ia hanya memperbesar ekonomi tanpa memperbaiki distribusi, maka ketimpangan akan terus melebar. Jika ia hanya mengejar investasi tanpa memperkuat masyarakat lokal, maka kemandirian akan tetap menjadi jargon.
Di titik ini, Indonesia menghadapi dilema klasik: memilih antara efisiensi dan keadilan, antara pertumbuhan cepat dan pemerataan yang lebih lambat. Sejarah menunjukkan bahwa memilih salah satu secara ekstrem selalu berujung pada krisis.
Menimbang Ulang Warisan
Dari “Mafia Berkeley” hingga generasi Sri Mulyani, ada satu benang merah yang tidak terputus: keyakinan bahwa pembangunan bisa dirancang, dikendalikan, dan diarahkan.
Namun pengalaman juga mengajarkan bahwa pembangunan bukan sekadar soal desain, melainkan soal keberpihakan.
Ia bukan hanya tentang bagaimana ekonomi tumbuh, tetapi tentang siapa yang ikut tumbuh di dalamnya.
Penutup
Mungkin persoalan terbesar pembangunan Indonesia hari ini bukan kekurangan teori, melainkan keberanian untuk menentukan arah.
Selama pembangunan terus berdiri di antara kompromi dan tekanan, ia akan selalu tampak bergerak—tetapi belum tentu menuju tujuan.
Dan di situlah pertanyaan itu kembali:
apakah kita sedang membangun masa depan, atau sekadar memperpanjang cara lama dengan wajah baru?(DA)
Saya seorang pensiuan berpengalaman di bidang pemerintahan dengan kemampuan analisis dan komunikasi yang baik. Terbiasa bekerja secara tim maupun mandiri, saya selalu berkomitmen memberikan hasil terbaik dan terus belajar untuk berkembang.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.