Menu

Mode Gelap
Desa di Jawa Timur Kini Wajib Buka Informasi Jombang Jadi Kiblat Layanan Publik: Sukses Tembus Tiga Besar Nasional Tonggak Sejarah Baru: PPDI Boyolangu Perjuangkan Kesejahteraan Perangkat Desa Bantah Isu Kontraktor LPJ, PMD Kolaka Utara Siapkan Klinik Desa Sultan HB X: Desa Adalah Fondasi Budaya dan Ekonomi

RAGAM · 6 Nov 2025 20:30 WIB ·

Sukuk Daerah Solusi Infrastruktur: Sumbar Cari Pembiayaan Kreatif


					Sukuk Daerah Solusi Infrastruktur: Sumbar Cari Pembiayaan Kreatif Perbesar

Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menyambut hangat kedatangan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, dan Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik, Yuli Sri Wilanti, di Ranah Minang.

Penyambutan ini dilakukan dalam rangka kegiatan Sosialisasi Pembiayaan Kreatif Daerah untuk Pembangunan Infrastruktur yang digelar di Aula Kantor Gubernur pada Kamis, 6 November 2025.

Gubernur Mahyeldi menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat, khususnya Kemenko Perekonomian, yang memilih Padang sebagai lokasi kegiatan sosialisasi. Mahyeldi menilai, kegiatan ini merupakan dukungan nyata bagi Sumbar yang tengah memproses penerbitan Sukuk Daerah.

“Saat ini Sumbar tengah berproses menerbitkan Sukuk Daerah. Kami menargetkan Sukuk ini bisa diterbitkan dan ditawarkan ke publik pada awal tahun 2027,” jelas Mahyeldi.

Pembiayaan Kreatif: Solusi Celah Fiskal Rp6.000 Triliun
Mahyeldi menekankan bahwa sosialisasi mengenai pembiayaan kreatif ini adalah momentum krusial untuk memperkuat komitmen daerah dalam mencari cara-cara baru membangun di tengah keterbatasan fiskal. Ia menyoroti kondisi keuangan daerah yang semakin sempit.

“Ruang fiskal daerah semakin terbatas. Lebih dari separuh APBD habis untuk belanja rutin seperti gaji dan operasional, sementara kebutuhan infrastruktur vital, seperti jalan, air bersih, kesehatan, dan pendidikan, terus meningkat,” ungkapnya.

Mengutip data dari Bappenas, kebutuhan investasi infrastruktur nasional mencapai lebih dari Rp6.000 triliun. Namun, baru sekitar 40 persen yang dapat dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ini berarti masih ada celah pembiayaan sebesar 60 persen yang harus dipenuhi melalui sumber di luar anggaran pemerintah.

“Ketergantungan pada dana transfer pusat membuat daerah sulit berinovasi. Oleh karena itu, kita harus berani menerapkan pembiayaan kreatif. Ini bukan untuk menggantikan APBD, tetapi untuk memperluas kapasitas fiskal daerah dan membuka ruang inovasi pembangunan,” tegas Mahyeldi.

Untuk memuluskan rencana ini, Pemprov Sumbar telah mengambil sejumlah langkah proaktif, di antaranya penguatan kelembagaan, percepatan penyerapan anggaran, peningkatan pengawasan internal oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), hingga pembaruan sistem dan prosedur birokrasi agar lebih efisien. Mahyeldi juga meminta semua OPD untuk melakukan evaluasi kebijakan dan program agar hasilnya lebih efektif dan tepat sasaran.

Komitmen Kepala Daerah Kunci Keberhasilan Skema Baru
Di tempat yang sama, Deputi Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, menjelaskan bahwa pembiayaan kreatif adalah bagian dari program prioritas nasional untuk mendorong peran swasta dalam pembangunan.

“Selama ini pembangunan infrastruktur masih sangat bergantung pada APBN dan APBD. Karena keterbatasan anggaran, kita harus mulai berpikir kreatif dan menggunakan skema di luar yang biasa, seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), sekuritisasi aset, hingga Sukuk Daerah,” jelas Ferry.

Menurutnya, keberhasilan penerapan pembiayaan kreatif sangat bergantung pada komitmen kepala daerah. Tanpa dukungan dan kemauan pimpinan daerah, skema baru ini tidak akan berjalan. Ia menegaskan, pemerintah pusat siap memberikan pendampingan penuh.

Ferry menyebut, beberapa daerah lain sudah sukses menerapkan pembiayaan kreatif, termasuk Jawa Barat dan DKI Jakarta, dan kini Sumbar menjadi salah satu pionir yang tengah memproses penerbitan Sukuk Daerah.

Sosialisasi ini diharapkan menjadi wadah penting untuk diskusi dan penguatan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, BUMN, dan pihak swasta agar pembiayaan infrastruktur memiliki sumber yang lebih beragam. Sejumlah perwakilan dari lembaga penting, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), World Bank, IFC, dan UNDP, turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 50 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Asa dari Kalaotoa: Saat Bupati Peluk Keluhan Warga

22 April 2026 - 10:54 WIB

Optimisme Petani Selayar: Jagung Bersemi, Kelapa Menanti Data

21 April 2026 - 18:24 WIB

Bukan Beban Anggaran, Pers Adalah Perisai Antikorupsi Desa

21 April 2026 - 12:33 WIB

Hentakan Kuntau Bonerate: Memuliakan Pemimpin dengan Ketulusan Adat

20 April 2026 - 22:34 WIB

Luka di Bacan Barat: Saat Dana Kesehatan Desa Dikorupsi

20 April 2026 - 22:18 WIB

Bukan Sekadar Plakat: Vasko Ruseimy dan Solidaritas Kebencanaan Sumbar

17 April 2026 - 14:54 WIB

Trending di RAGAM