Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Sumatera Barat sedang berjuang keluar dari jeratan inflasi yang menempatkannya di posisi keempat tertinggi nasional. Dengan angka mencapai 4,04% (yoy), Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, langsung menabuh genderang perang melawan lonjakan harga dengan target ambisius: menekan inflasi hingga di bawah rata-rata nasional sebesar 2,51%.
Dalam rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Bank Indonesia, Rabu (31/07/2024), Mahyeldi menegaskan bahwa pengendalian harga tidak bisa lagi dilakukan dengan cara biasa. Fokus utama kini diarahkan pada penguatan sektor hulu, terutama mengamankan produksi pangan di tengah ancaman musim kemarau yang diprediksi BMKG dapat merusak siklus tanam.
Antisipasi Kemarau dan “Cetak” Sawah Baru
Alih-alih hanya fokus pada pasar, Pemerintah Provinsi Sumbar memilih strategi “jemput bola” di lahan pertanian. Mahyeldi menginstruksikan perluasan areal tanam di luar wilayah terdampak bencana Gunung Marapi. Teknologi pompanisasi menjadi senjata utama untuk memastikan sawah tetap terairi saat kemarau melanda, guna mencegah kegagalan panen yang memicu kelangkaan komoditas.
“Langkah konkret seperti cetak sawah baru, pompanisasi, hingga pengawasan ketat distribusi pupuk dan pestisida adalah kunci. Kita ingin memastikan pasokan pangan tetap melimpah meski cuaca tidak bersahabat,” ujar Mahyeldi di hadapan para kepala daerah se-Sumbar.
Anomali Harga di Kabupaten Penyangga
Analisis menarik muncul dalam rapat tersebut. Meskipun sepuluh kabupaten/kota di Sumbar mulai menunjukkan penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) berkat stabilnya harga cabai dan daging ayam, empat wilayah sampel utama inflasi—termasuk Padang dan Bukittinggi—masih fluktuatif. Bahkan, Dharmasraya dan Pasaman Barat yang bukan sentra pangan utama terindikasi ikut memengaruhi rapor inflasi provinsi.
Kompak Lawan Inflasi Lewat Digitalisasi
Untuk menjaga transparansi, Sumbar kini mewajibkan pelaporan harian melalui platform wasinflasi.kemendagri.go.id. Laporan ini mencakup aksi nyata di lapangan mulai dari operasi pasar murah, inspeksi mendadak ke distributor, hingga subsidi transportasi komoditas. Sinergi dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan asosiasi pedagang diperkuat untuk memastikan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) tersalurkan tepat sasaran, sehingga beban ekonomi masyarakat dapat segera melandai.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.