Padang Panjang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, berang saat mendapati kualitas komunikasi petugas layanan publik yang buruk. Dalam inspeksi mendadak (sidak) di Kantor Samsat Padang Panjang, Rabu (25/3/2026), Gubernur menemukan masyarakat telantar berjam-jam akibat sistem offline yang tidak diumumkan secara terbuka.
Warga yang sudah mengantre sejak pukul 09.00 WIB hingga menjelang siang dibiarkan menunggu tanpa penjelasan medis. Gangguan ternyata dipicu oleh pemadaman listrik pada server pusat, namun petugas di lapangan gagal mengomunikasikan kendala teknis tersebut kepada pemayar pajak yang datang dari berbagai penjuru wilayah.
Komunikasi Publik Bukan Sekadar Formalitas
Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa keterbukaan informasi adalah jantung dari pelayanan prima. “Ke depan hal seperti ini tidak boleh lagi terjadi. Kalau ada kendala, sampaikan segera. Jangan biarkan masyarakat menunggu tanpa kepastian,” tegasnya di sela dialog dengan warga yang tampak kecewa.
Baginya, meminta maaf atas ketidaknyamanan adalah kewajiban birokrasi, namun memperbaiki sistem komunikasi jauh lebih mendesak. Kejadian ini menjadi rapor merah bagi manajemen informasi instansi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memfasilitasi kesadaran pajak masyarakat.
Pelajaran untuk Seluruh Instansi Pelayanan
Sidak yang dilakukan pada hari pertama kerja pasca-cuti Idulfitri 1447 H ini menjadi pesan kuat bagi seluruh pimpinan instansi di lingkungan Pemprov Sumbar. Kualitas pelayanan publik tidak hanya diukur dari canggihnya sistem, tetapi dari seberapa manusiawi petugas memperlakukan waktu dan hak informasi masyarakat.
Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada warga yang tetap patuh membayar pajak meski dihambat kendala teknis. Kontribusi masyarakat desa dan kota dalam membayar pajak adalah bahan bakar pembangunan daerah yang tidak boleh dikhianati dengan pelayanan yang tidak transparan.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.