Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (RPDN) Desak Teguran atas Politisasi Pendamping Desa

Perbesar

Jakarta [DESA MERDEKA] – Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (RPDN) menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, terkait pernyataan yang disampaikan oleh Muhamad Hatta, anggota DPR RI terpilih dari Dapil Jawa Tengah 5 PAN. Pernyataan yang disampaikan pada acara di DPW PAN Jawa Tengah pada Senin, 14 Oktober 2024, menyebutkan bahwa jika Yandri Susanto terpilih sebagai Menteri Desa, maka PAN akan mengisi posisi pendamping desa dengan kader-kader partainya.

Dalam surat terbuka tersebut, RPDN menyatakan bahwa politisasi terhadap posisi pendamping desa dapat merusak profesionalitas program pemberdayaan desa. RPDN juga menegaskan bahwa pernyataan Muhamad Hatta mencederai semangat Presiden Prabowo, yang dalam program Asta Cita menekankan pentingnya membangun dari desa.

“Pernyataan ini jelas mencederai semangat membangun desa yang diusung oleh Presiden Prabowo. Pendamping desa harus dipilih berdasarkan kemampuan dan profesionalitas, bukan sebagai alat politik partai,” ujar Suryokoco, Ketua Umum DPP RPDN.

RPDN dalam surat tersebut meminta:

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan untuk segera menegur Muhamad Hatta dan meminta agar pernyataan tersebut dicabut.
Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan komitmen bahwa agenda membangun dari desa tidak dicampuri oleh kepentingan politik partai.

RPDN menegaskan bahwa program pendamping desa harus didorong dengan profesionalitas dan integritas, serta tidak boleh dipolitisasi demi keuntungan partai politik. Tenaga pendamping desa memegang peran penting dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang harus dijalankan dengan murni untuk kesejahteraan desa, bukan kepentingan politik sempit.