Menu

Mode Gelap
Menkop Kagumi Kopdes NTT, Soroti Peran Perempuan Antraks Gunungkidul: 26 Ternak Mati, Dua Desa Zona Merah! Erosi Bengawan Madiun Ancam Desa Banjaransari, Bupati Ngawi Bertindak! Oknum Pemuda Terancam Pidana Akibat Pengrusakan Jembatan Perahu, Warga Dusun Kusuhijrah Desak Tindakan Tegas Polisi Gaji Kades se-Rohil Cair Minggu Ini, 2 Bulan Tunggakan Lunas!

KORUPSI · 8 Mar 2024 21:25 WIB ·

Polemik Pengadaan Motor Dinas Kepala Desa Karaban: Warga Desak Audit


					<em>Kantor Desa Karaban</em> Perbesar

Kantor Desa Karaban

Pati [DESA MERDEKA]  – Polemik terkait pengadaan motor dinas Kepala Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, terus bergulir. Warga setempat dihebohkan dengan keputusan pemerintah desa yang membelikan motor trail jenis KLX untuk kepala desa, padahal dalam rencana anggaran belanja desa (RABDes) tercantum pengadaan motor matic jenis PCX.

Perbedaan spesifikasi kendaraan ini memicu pertanyaan besar di kalangan masyarakat. Pasalnya, terdapat selisih anggaran sekitar Rp6.330.000 yang berasal dari pendapatan asli desa (PAD) tahun 2023. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Karaban, Sowo, mengungkapkan keheranannya atas keputusan tersebut.

“Kami mempertanyakan mengapa ada perubahan spesifikasi kendaraan tanpa adanya penjelasan yang transparan. Keterbukaan informasi publik menjadi hak setiap warga, namun dalam kasus ini, pemerintah desa justru menutup-nutupi,” tegas Sowo saat diwawancarai, Jumat (8/3/2024).

Sowo menambahkan, selain masalah pengadaan motor dinas, terdapat sejumlah kejanggalan lain dalam pengelolaan anggaran desa. Di antaranya, anggaran untuk tempat pendidikan Al-Qur’an (TPQ) yang tidak jelas peruntukannya, serta proyek pembangunan jembatan yang belum selesai.

“Warga mulai resah dengan pengelolaan anggaran desa yang tidak transparan. Kami mendesak Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades), Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem) Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati, Sekretaris Daerah (Sekda) Pati, Penjabat (Pj) Bupati Pati, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati untuk segera melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan Desa Karaban,” tegas Sowo.

Sowo juga menyoroti proses pengisian perangkat desa yang dianggap terburu-buru. Menurutnya, ada indikasi adanya pihak tertentu yang ingin menempatkan orang kepercayaannya dalam struktur pemerintahan desa.

“Semua kejanggalan ini menimbulkan dugaan adanya penyelewengan anggaran. Kami berharap pemerintah kabupaten segera turun tangan untuk mengusut tuntas kasus ini dan memberikan kepastian kepada masyarakat,” pungkas Sowo.

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 20 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Gelombang Aksi Menanti: Dugaan Penggelapan Dana Desa Imbu-Imbu Terungkap, Inspektorat Halsel Didorong Bertindak Tegas

12 Mei 2025 - 17:19 WIB

Dana Desa Sidopo: LSM KANe Malut Desak Percepatan Proses Hukum Kades dan Ancaman Pidana Korupsi

9 Mei 2025 - 15:35 WIB

Pemuda Geruduk Kejati Sultra, Desak Tangkap Bos Tambang!

8 Mei 2025 - 05:20 WIB

Mantan Wali Nagari Painan Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa

25 April 2025 - 14:24 WIB

Inspektorat Halsel Bergerak Cepat, Bupati Perintahkan Audit Dana Desa Gaimu Usai Unjuk Rasa Warga dan LSM KANe Malut

23 April 2025 - 22:35 WIB

Diduga Selewengkan Ratusan Juta Dana Desa, LSM KANe Malut Desak Inspektorat Halsel Audit Kades Gaimu

19 April 2025 - 21:37 WIB

Trending di KORUPSI