PADANG, Sumatera Barat ( DESA MERDEKA) — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menerapkan pola baru dalam memperkuat koordinasi perencanaan pembangunan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota.
Kebijakan tersebut diwujudkan melalui penunjukan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai narahubung atau person in charge (PIC) percepatan koordinasi pembangunan untuk masing-masing kabupaten/kota di Sumbar.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menegaskan langkah ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan tata kelola pembangunan yang lebih terintegrasi, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi.
“PIC ini kita harapkan menjadi jembatan yang efektif antara pemerintah provinsi dengan kabupaten dan kota. Dengan begitu, setiap program pembangunan dapat berjalan lebih sinkron, terukur, dan tepat sasaran,” ujar Mahyeldi saat memimpin rapat penunjukan narahubung/PIC di Istana Gubernuran, Jumat (27/3/2026).
Menurutnya, penunjukan PIC bukan sekadar penugasan administratif, tetapi merupakan langkah strategis untuk memastikan orkestrasi pembangunan berjalan lebih terarah dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Ia menekankan bahwa penguatan koordinasi dan komunikasi lintas pemerintahan menjadi kunci dalam percepatan pembangunan daerah.
“Sinkronisasi yang kuat adalah kunci. Ketika perencanaan terintegrasi dengan baik, pelaksanaan di lapangan akan lebih efektif dan hasilnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat,” lanjutnya.
Gubernur juga mengingatkan seluruh narahubung/PIC agar menjalankan peran secara aktif, responsif, dan solutif dalam mengawal program prioritas, sekaligus mampu menjawab berbagai dinamika dan tantangan di masing-masing wilayah.
Penunjukan ini diharapkan dapat meminimalisir tumpang tindih program serta memperkuat sinergi antarlevel pemerintahan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Adapun Rincian Daftar Narahubung/PIC Pemprov Sumbar untuk Masing-Masing Kabupaten/Kota tersebut, antara lain :
1. Kabupaten Pasaman Barat – Kepala Dinas Perkimtan Provinsi Sumbar
2. Kota Bukittinggi – Kepala Bappeda Provinsi Sumbar
3. Kabupaten Pasaman – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumbar
4. Kota Payakumbuh – Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar
5. Kabupaten Kepulauan Mentawai – Kepala Kesbangpol Provinsi Sumbar
6. Kabupaten Pesisir Selatan – Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumbar
7. Kabupaten Tanah Datar – Kepala Dinas DPMPTSP Provinsi Sumbar
8. Kabupaten Solok – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumbar
9. Kabupaten Limapuluh Kota – Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Sumbar
10. Kota Padang – Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Sumbar
11. Kota Solok – Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumbar
12. Kota Padang Panjang – Kepala Biro Organisasi Setdaprov Sumbar
13. Kota Sawahlunto – Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumbar
14. Kabupaten Sijunjung – Sekretaris DPRD Provinsi Sumbar
15. Kota Pariaman – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar
16. Kabupaten Dharmasraya – Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik, dan Pembangunan
17. Kabupaten Agam – Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumbar
18. Kabupaten Padang Pariaman – Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar
19. Kabupaten Solok Selatan – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumbar
Rapat koordinasi ini sekaligus menjadi momentum penguatan komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan Sumatera Barat yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan. (adpsb/ **/ H)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.