Ungaran, Semarang, Jawa tengah [DESA MERDEKA] – Pembangunan di wilayah perdesaan Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dipastikan akan melambat menyusul adanya pemotongan Dana Transfer Ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Ketua Hamong Projo (Paguyuban Kepala Desa) Kabupaten Semarang, Samsudin, mengungkapkan bahwa pemotongan Dana Desa yang dialami daerahnya mencapai angka signifikan, yakni Rp31 miliar.
“Pasti pembangunan di bidang infrastruktur akan berdampak, karena memang dengan efisiensi ini akan ada penghematan,” ujar Samsudin usai pengukuhan pengurus Hamong Projo periode 2025–2028 di Rest Area Sumogawe Valley, Senin (27/10/2025).
Samsudin, yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Sendang, Kecamatan Bringin, menjelaskan bahwa pemangkasan TKD ini akan berakibat pada penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dana yang tersisa harus dialokasikan secara hati-hati, termasuk untuk mendukung Koperasi Merah Putih dan pelaksanaan program ketahanan pangan dari pemerintah pusat.
“Ini kan harus disikapi, ada penyesuaian juga agar program dari pusat, provinsi, dan kabupaten selaras,” tuturnya. Penyesuaian anggaran ini dilakukan agar alokasi yang tersisa tetap dapat mendukung program strategis lain selain pembangunan fisik.
Kepala Desa Siap Hadapi Protes Warga
Pengurangan anggaran yang masif ini diperkirakan akan memicu protes dari masyarakat. Hal ini mengingat banyak usulan pembangunan infrastruktur telah diajukan dan disepakati melalui musyawarah dusun dan Musrenbangdes sebelumnya.
Samsudin menyatakan bahwa seluruh kepala desa harus siap menerima reaksi tersebut. “Memang yang mengajukan pembangunan infrastruktur banyak, karena itu nanti kita beri pemahaman ke masyarakat. Kami harus siap menerima protes, melalui BPD dan musyawarah desa, disampaikan bahwa pengurangan ini dari pusat, APBDes disusun ulang untuk penyesuaian,” jelasnya. Respons ini menunjukkan kesiapan pemerintah desa dalam mengelola ekspektasi publik akibat kebijakan fiskal dari pusat.
Di sisi lain, Bupati Semarang Ngesti Nugraha, yang sebelumnya telah menyampaikan jumlah pemotongan Dana Desa sebesar Rp31 miliar pada Rabu (22/10/2025), berharap agar Hamong Projo semakin kompak. Ia ingin organisasi kepala desa tersebut dapat menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah dan masyarakat.
“Kita diskusi juga untuk kebijakan dan penggunaan anggaran agar berjalan baik,” ungkap Ngesti, menekankan pentingnya sinergi untuk menjaga kondusifitas dan percepatan pembangunan Kabupaten Semarang. Ia menambahkan bahwa Pemkab sedang merumuskan strategi penghematan, berdiskusi dengan tim eksekutif, pimpinan DPRD, Hamong Projo, Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsekdesi), dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI).
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.