Menu ✖

Mode Gelap
Siasat Desa Paenre Lompoe Merajut Prioritas di Tengah Badai Efisiensi APBDes 2027: Strategi Desa Batang Kejar Target Desa Zero Stunting Desa di Jawa Timur Kini Wajib Buka Informasi Jombang Jadi Kiblat Layanan Publik: Sukses Tembus Tiga Besar Nasional Tonggak Sejarah Baru: PPDI Boyolangu Perjuangkan Kesejahteraan Perangkat Desa

OPINI · 18 Feb 2024 21:33 WIB ·

Money Politik Bone Bolango: Demokrasi Terancam Serangan Fajar?


					Money Politik Bone Bolango: Demokrasi Terancam Serangan Fajar? Perbesar

Bone Bolango [DESA MERDEKA] – Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, tercoreng oleh maraknya praktik money politic. Fenomena “serangan fajar” atau jual beli suara menjadi perhatian serius. Praktik ini mengancam integritas proses demokrasi di tingkat lokal.

Laporan dari berbagai sumber mengungkapkan bahwa praktik money politic di Bone Bolango terjadi secara terstruktur dan masif. Transaksi suara melibatkan individu hingga paket lengkap. Calon legislatif dari tingkat DPRD kabupaten hingga DPR RI diduga kuat terlibat. Lebih parah lagi, oknum penyelenggara pemilu pun disinyalir turut serta dalam praktik kotor ini.

Fenomena money politic jelas mengancam fondasi demokrasi. Rakyat seharusnya memiliki kedaulatan penuh dalam memilih pemimpin. Namun, praktik ini memaksa mereka menjual suara demi imbalan materi. Akibatnya, kualitas representasi rakyat di lembaga legislatif menjadi sangat dipertanyakan.

Dampak negatif money politic sangat merugikan. Pertama, praktik ini membuka celah bagi korupsi di masa depan. Politikus yang terpilih melalui cara tidak benar cenderung mengembalikan modal politiknya dengan cara ilegal. Kedua, kualitas kebijakan publik terancam. Wakil rakyat terpilih via money politic cenderung tidak berpihak pada kepentingan umum. Mereka lebih mungkin menguntungkan kelompok tertentu. Ketiga, kontrol publik melemah. Masyarakat kesulitan meminta pertanggungjawaban wakil rakyat yang tidak memiliki legitimasi kuat.

Oleh karena itu, pencegahan money politic memerlukan upaya komprehensif. Penegakan hukum yang tegas menjadi kunci utama. Semua pihak yang terlibat harus diproses sesuai aturan berlaku. Selain itu, peningkatan pendidikan politik bagi masyarakat sangat penting. Pemahaman tentang memilih pemimpin berkualitas perlu ditanamkan. Terakhir, reformasi sistem pemilu berkelanjutan diperlukan. Tujuannya adalah mencegah praktik curang seperti money politic.

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 46 kali

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Ironi Tradisi Methil: Ketahanan Pangan atau Eksploitasi Masa Depan?

30 Oktober 2026 - 17:01 WIB

Mengurai Korupsi Dana Desa Sukarami Lewat Kacamata Asimetri Kebijakan

29 Oktober 2026 - 17:26 WIB

Jangan Terjebak Angka Kertas: Membaca “Kerugian” BUMDes Jeneponto

25 Oktober 2026 - 12:54 WIB

Desa, Kekuasaan, dan Regenerasi

25 Oktober 2026 - 12:15 WIB

Usaha Ketapang di Tahun Pertama: Rugi di Awal, Harapan Tetap Tumbuh

25 Oktober 2026 - 09:21 WIB

Memburu Kursi Desa: Mengapa Mantan Elite Birokrasi Turun Gunung

22 Oktober 2026 - 17:11 WIB

Trending di OPINI