Jakarta [DESA MERDEKA] – Bak pepatah menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Gambaran itulah yang tersaji dalam rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) pada pertengahan November 2026.
Niat awal Menteri Desa PDT, Yandri Susanto, sebenarnya sederhana: meminta dukungan para wakil rakyat untuk ikut mempromosikan program unggulan Pemuda Bangun Desa Bangun Indonesia di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Pasalnya, angka serapan peserta masih jauh panggang dari api.
“Mohon bantuan para anggota (Komisi V DPR RI) yang terhormat karena targetnya 70 ribu orang yang ke Jepang, tapi sampai sekarang faktanya baru 2.780 orang tersebar di 33 provinsi,” ujar Yandri saat memaparkan capaian programnya di hadapan anggota dewan.
Namun, alih-alih pulang membawa komitmen dukungan rekrutmen, permintaan itu justru membuka kotak pandora. Satu per satu anggota Komisi V DPR RI balik mencecar kementerian dengan fakta pahit yang dialami konstituen mereka di lapangan.
Pulang Kampung dari Salatiga dan Tuduhan Program Bohong
Serangan pembuka datang dari anggota Komisi V DPR RI asal Dapil Aceh I, H. Ghufran Zainal Abidin. Ia mengungkapkan bahwa sebanyak 43 calon peserta asal Aceh yang sudah terlanjur terbang ke Kota Salatiga, Jawa Tengah—lokasi pusat pelatihan mitra LPK yang ditunjuk—akhirnya memilih pulang kampung dan membatalkan keikutsertaan.
Selain fasilitas asrama dan konsumsi di Salatiga yang dinilai belum siap, para pemuda Aceh tersebut kaget mendapati penempatan kerja di Jepang mengerucut hanya pada satu pilihan: perawat lansia di panti jompo (caregiver). Padahal, brosur awal menjanjikan beragam sektor industri.
“Secara mental orang tua dan anak-anak kita belum siap ketika kontrak kerja nanti di Jepang ditempatkan di panti jompo mengurus lansia. Akhirnya semuanya balik kanan,” ungkap Ghufran di hadapan Mendes Yandri.
Hal senada disuarakan Musa Rajekshah (Dapil Sumatera Utara I). Sebanyak 66 pendaftar dari wilayahnya juga kompak mundur. Ia menyoroti hilangnya janji fasilitas dana talangan serta berubahnya masa ikatan dinas dari dua tahun menjadi lima tahun. Akibat ketidaksesuaian informasi ini, anggota dewan yang sempat mempromosikan program tersebut di media sosial justru dituding menyebarkan informasi bohong oleh warganya sendiri.
Sementara itu, Erna Sari Dewi (Dapil Bengkulu) membongkar persoalan paling krusial: biaya. Setelah ditelusuri, total biaya persiapan sebelum keberangkatan—mulai dari kursus bahasa Jepang, pengurusan paspor, visa, medical check-up, hingga assessment—mencapai kisaran Rp80 juta per orang.
“Mana ada anak desa bisa bayar Rp80 juta untuk mengurus program seperti ini? Akhirnya saya batalkan semua di Bengkulu,” tegas Erna.
Di Balik Nama Besar Kementerian dan Jebakan Skema
Penelusuran dokumen kerja sama menunjukkan pangkal dari miskomunikasi besar ini. Dalam program Pemuda Bangun Desa, Kemendes PDT ternyata hanya berperan sebagai corong sosialisasi dan tidak mengalokasikan anggaran APBN untuk membiayai peserta. Pengelolaan teknis dan seleksi diserahkan sepenuhnya kepada mitra swasta, yakni Yayasan Educare Smart Serbaindo dan LPK di Salatiga.
Di sisi lain, penggunaan logo kementerian dan narasi besar bertajuk “Beasiswa” membuat masyarakat desa menganggap program ini dibiayai penuh oleh negara dari hulu ke hilir.
Carut-marut ini diperparah oleh pencampuran istilah antara jalur pendidikan D2 (Ryugaku) dan jalur magang kerja (Ginou Jisshusei / Tokutei Ginou). Dalam skema beasiswa D2 yang bekerja sama dengan yayasan lansia Jepang (Hakko Fukushikai Foundation), pihak Jepang memang menanggung biaya kuliah dengan syarat ikatan dinas 5 tahun di panti jompo. Namun, biaya kursus bahasa Jepang dari nol hingga level N3 di Indonesia—yang memakan waktu lama dan biaya puluhan juta rupiah—tetap dibebankan kepada kantong peserta.
Janji Evaluasi Ketat
Menanggapi hujan kritik tersebut, Mendes PDT Yandri Susanto berjanji akan segera membenahi persoalan ini dan mengakui adanya kerentanan praktik kecurangan di lapangan.
“Terima kasih kepada informasi Bapak Ibu tadi tentang program Pemuda Bangun Desa ini. Akan kami jadikan evaluasi ketat, Pak Ketua, karena memang modus penipuan pasti banyak, Pak ya. Pastilah kalau yang ke Jepang ini penipuan pasti berjalan, Pak, maka kami akan lakukan mitigasi,” kata Yandri merespons keluhan dewan.
Kini, Komisi V DPR RI mendesak Kemendes PDT untuk turun langsung mengaudit mitra LPK di lapangan dan membenahi tata kelola informasi sebelum kembali menjajakan program ini ke desa-desa. Tanpa transparansi biaya dan kejelasan skema sejak awal, label “beasiswa” hanya akan menjadi bumerang yang merugikan pemuda desa sekaligus mencoreng kredibilitas pemerintah sendiri.
Redaksi Desa Merdeka


















Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.