Rokan Hulu, Riau [DESA MERDEKA] – Masa jabatan Kepala Desa Pemandang, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, kini berada di ujung tanduk. Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) secara resmi melayangkan tuntutan kepada Bupati Rokan Hulu untuk segera menerbitkan surat pemberhentian tetap terhadap sang kades.
Langkah tegas ini diambil menyusul keluarnya putusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA) Nomor 2050 K/Pid.Sus/2026. Dalam putusan tersebut, MA menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa, sehingga status hukumnya kini telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Dipenjara Akibat Menutup Informasi Anggaran
Konflik hukum ini berakar dari sikap tidak transparan Pemerintah Desa Pemandang pada tahun 2020 lalu. Saat itu, PKN meminta transparansi dokumen krusial terkait pengelolaan keuangan desa, termasuk laporan APBDes, LPJ, dan data aset BUMDes. Namun, hak publik atas informasi tersebut diabaikan.Ketua Umum PKN, Patar Sihotang, menjelaskan bahwa pihaknya telah menempuh jalur sengketa resmi mulai dari Komisi Informasi Provinsi Riau hingga PTUN Pekanbaru. Karena putusan eksekusi dari pengadilan tetap tidak dihiraukan, kasus ini akhirnya bergulir menjadi ranah pidana di Polda Riau pada tahun 2022.
Pada persidangan tingkat pertama, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian menyatakan Kades Pemandang terbukti bersalah secara sengaja
menyembunyikan informasi publik yang wajib diumumkan. Hakim menjatuhkan hukuman kurungan selama lima bulan. Vonis tersebut terus bertahan di tingkat banding hingga akhirnya dikunci oleh putusan kasasi MA tahun ini.
Desakan Penunjukan Penjabat Baru
Melalui surat resmi nomor 01/PERMOHONAN/PKN/VII/2026, PKN menegaskan bahwa prasyarat pemecatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah terpenuhi.
“Demi menjaga kepastian hukum dan mengembalikan kepercayaan warga terhadap transparansi birokrasi, Pemkab Rokan Hulu harus segera menunjuk Penjabat (Pj) Kepala Desa yang baru,” tegas Patar dalam konferensi persnya. Hingga saat ini, pihak Kabupaten Rokan Hulu belum memberikan pernyataan resmi terkait prosedur eksekusi jabatan tersebut.
misru Ariyanto jurnalis desamerdeka, saat ini menjabat sekretaris parade Nusantara DPD kabupaten Bekasi
[…] melihat hitam dan putih: aturan yang dilanggar dan hukuman yang harus dijatuhkan. Namun, di balik ketukan palu hakim Mahkamah Agung yang mengunci nasib Kepala Desa Pemandang, Riau, tersimpan lembaran realitas yang jauh lebih abu-abu. Kasus ini bukan sekadar tentang dokumen […]