Ponorogo, Jawa Timur [DESA MERDEKA] – Belakangan ini, gelombang pelatihan Artificial Intelligence (AI) bagi pengelola informasi di tingkat tapak marak digelar oleh berbagai Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) di daerah. Salah satunya adalah pendampingan teknis pemanfaatan AI yang diikuti oleh Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Ponorogo baru-baru ini. Langkah ini tentu patut diapresiasi sebagai ikhtiar birokrasi agar aparatur desa tidak gagap teknologi di era digital.
Namun, jika kita membedah narasi yang dibangun di balik riuhnya istilah Literasi AI Desa ini, ada miskonsepsi mendasar yang patut kita kritisi bersama.
Hampir semua pelatihan AI untuk komunitas lokal selalu terjebak pada bias yang sama: mengajarkan ChatGPT untuk memproduksi teks berita atau Canva AI untuk mempercepat pembuatan infografis. Paradigma yang digunakan masih menempatkan institusi informasi desa seperti KIM sebagai “corong” alias pabrik yang bertugas memproduksi konten massal secara instan untuk disebarkan ke masyarakat.
Pertanyaannya: apakah masyarakat desa hari ini benar-benar kekurangan pasokan informasi?
Jawabannya justru sebaliknya. Masyarakat di tingkat tapak hari ini sedang mengalami krisis akibat banjir informasi. Ruang digital warga setiap hari dibombardir oleh jutaan konten yang membludak dari luar desa melalui fyp TikTok, algoritma Instagram, dan pesan berantai di grup WhatsApp RT. Ironisnya, mayoritas informasi dari luar ini tidak dibutuhkan, tidak relevan, atau bahkan merusak.
Data terbaru dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang merujuk pada laporan Global Anti-Scam Alliance (GASA) mengungkapkan fakta mengerikan: sekitar 66 persen masyarakat Indonesia pernah menjadi korban penipuan digital (scam). Artinya, dua dari tiga warga kita di wilayah tapak rentan terjebak kejahatan siber. Lebih lanjut, laporan OJK mencatat total kerugian masyarakat akibat penipuan daring ini menembus Rp9,1 triliun.
Belum lagi serangan manipulasi berbasis AI (deepfake) di Indonesia yang melonjak hingga 1.400 persen secara tahunan, di mana 90 persen kasusnya digunakan untuk memuluskan penipuan digital. Ditambah lagi dengan jeratan judi online eksternal yang perputaran uangnya mengancam ketahanan ekonomi keluarga di pedesaan.
Di tengah situasi darurat siber ini, mengajarkan pengelola informasi desa untuk menggunakan AI sekadar sebagai mesin pembuat konten kosmetik adalah langkah yang salah fokus. Langkah tersebut justru berisiko membuat pihak desa ikut menambah volume “sampah digital” yang beredar di masyarakat.
Esensi literasi AI untuk menghadapi banjir informasi di pedesaan seharusnya bukan berfokus pada hilir (membuat konten), melainkan pada hulu (menyaring informasi). Paradigma birokrasi harus diubah dari membangun corong informasi menjadi memperkuat saringan informasi. KIM dan pegiat digital desa harus dilatih untuk memosisikan AI sebagai perisai perlindungan warga desa.
Alih-alih menghabiskan waktu melatih cara membuat caption media sosial yang estetik, silabus literasi AI untuk desa wajib diorientasikan pada fungsi proteksi konkret:
Pertama, AI sebagai alat validasi fakta otomatis. Pengelola informasi di desa harus mahir menggunakan perangkat AI untuk mendeteksi keaslian gambar, melacak sumber video, dan mengantisipasi penyebaran penipuan berbasis deepfake sebelum telanjur dipercayai oleh warga lansia di desa.
Kedua, AI sebagai alat penyederhana konteks (Contextual Filtering). Tidak semua informasi dari luar itu buruk, sebagian ada yang penting namun bahasanya terlalu rumit, seperti regulasi birokrasi, skema subsidi pupuk, atau mitigasi cuaca ekstrem dari BMKG. Di sinilah AI digunakan untuk merangkum dokumen ratusan halaman menjadi tiga poin praktis berbahasa daerah yang mudah dipahami petani saat rembug desa.
Ketika pengelola informasi mampu menyaring informasi luar yang beracun dan mengemas informasi luar yang berguna menjadi aksi lokal, di situlah produktivitas desa yang sesungguhnya akan lahir.
Kriteria keberhasilan pelatihan AI di tingkat tapak tidak boleh lagi diukur dari berapa banyak infografis atau video pendek yang berhasil diproduksi untuk laporan formal dinas. Metrik keberhasilannya harus digeser: seberapa aman warga desa dari gempuran penipuan digital, dan seberapa efektif waktu mereka diselamatkan dari membaca informasi sampah berkat adanya saringan cerdas di tingkat desa.
Sudah saatnya kita berhenti menjadikan AI sebagai alat kosmetik birokrasi, dan mulai menjadikannya benteng pertahanan warga.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.