Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Keberhasilan pembangunan di Sumatra Barat tidak boleh diukur hanya dari megahnya gedung-gedung di perkotaan. Kunci kesejahteraan sejati justru terletak pada kemampuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang menyentuh urat nadi kehidupan masyarakat di tingkat nagari atau desa.
Untuk mewujudkan hal tersebut, pembangunan tidak bisa lagi berjalan dengan metode top-down (dari atas ke bawah). Sumatra Barat harus berani memanfaatkan jaringan pemikiran para kaum intelektual dan menyatukannya dengan kekuatan nilai-nilai adat yang sudah mengakar di akar rumput.
Nagari Sebagai Fondasi Utama Pembangunan
Sumatra Barat dianugerahi struktur adat nagari yang sangat kuat, sebuah sistem pemerintahan lokal yang memiliki otonomi kebudayaan yang unik. Kekayaan budaya, hukum adat, dan sejarah panjang di tingkat nagari ini seharusnya tidak lagi sekadar menjadi pajangan seremonial, melainkan wajib dijadikan fondasi utama dalam menggerakkan ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis komunitas.
Pentingnya pergeseran kiblat pembangunan ke arah lokalitas ini ditegaskan oleh Kang Dedi Mulyadi saat memberikan pandangannya dalam forum strategis di Padang. Menurutnya, Sumbar memiliki modal sosial yang luar biasa di tingkat pedesaan.
Jika pengelolaan sumber daya alam di pedesaan dilakukan secara adil, berkelanjutan, dan menghormati hak-hak adat masyarakat nagari, maka rantai kemiskinan di desa dapat diputus tanpa harus merusak kelestarian lingkungan.
Mengubah Kajian Ilmiah Menjadi Kebijakan Desa
Selama ini, banyak gagasan hebat dari kalangan akademisi dan organisasi intelektual seperti Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) hanya berakhir menjadi tumpukan kertas di perpustakaan. Tantangan ke depan adalah bagaimana mengubah kajian ilmiah dan rekomendasi strategis tersebut menjadi program nyata yang bisa langsung dieksekusi menggunakan anggaran dana desa atau nagari.
Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menyatakan kesiapannya untuk membuka pintu dialog selebar-lebarnya bagi masuknya pemikiran kritis yang rasional dan inovatif. Sinergi antara birokrasi, akademisi, dan tokoh adat sangat diperlukan untuk mengawal agar dana transfer ke daerah benar-benar dialokasikan untuk program pelayanan dasar di desa, seperti penanganan stunting, ketahanan pangan lokal, dan penguatan kelembagaan ekonomi nagari.
“Masukan dari kalangan akademisi penting sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran,” urai Wakil Gubernur Sumbar, Vasco Ruseimy.
Mempersiapkan SDM Nagari yang Berdaya Saing
Pekerjaan rumah terbesar dalam memandirikan nagari adalah minimnya kualitas sumber daya manusia (SDM) muda yang bertahan di desa akibat arus urbanisasi. Oleh karena itu, organisasi kaum pemikir ditantang untuk ikut turun tangan melakukan pendampingan langsung ke tingkat tapak.
Membimbing generasi muda di nagari agar memiliki integritas, literasi digital, namun tetap memegang teguh nilai keislaman dan keindonesiaan adalah investasi jangka panjang yang mendesak. Ketika nagari-nagari di Sumatra Barat diisi oleh pemuda yang cerdas secara intelektual dan kokoh secara adat, maka kemandirian pangan, ekonomi, dan sosial dari desa bukan lagi sekadar impian di atas kertas.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.