Jangan Ribut di Munas, Fokus Bangun Ekonomi Pancasila!

Jakarta [DESA MERDEKA] – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, memberikan teguran sekaligus pesan menohok dalam pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) V DPP APDESI 2026. Ia menegaskan agar forum tertinggi para kepala desa ini tidak terjebak dalam politik “gagah-gagahan” atau konflik internal, melainkan fokus menjadi mesin penggerak program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Pesan ini disampaikan di hadapan ribuan pengurus desa di Operational Room Kemendes PDT, Jakarta, Kamis (29/1/2026). Yandri mengingatkan bahwa energi para kepala desa terlalu mahal jika hanya habis untuk berselisih. Pasalnya, “kunci” keberhasilan swasembada pangan hingga pengentasan kemiskinan sepenuhnya berada di tangan pemerintah desa.

“Munas bukan untuk gagah-gagahan. Daripada ribut, lebih baik kita guyub. Kita bicara program, kita atur bagaimana supaya desanya hebat,” tegas Mendes Yandri.

Desa Sebagai Pusat Gravitasi Program Nasional
Mendes memaparkan bahwa desa kini bukan lagi sekadar objek pembangunan, melainkan subjek utama dari visi besar Presiden. Seluruh program unggulan pemerintah saat ini memiliki “alamat” di desa, mulai dari:

Makan Bergizi Gratis (MBG): Menggerakkan rantai pasok pangan lokal.
Kopdes Merah Putih: Reaktivasi ekonomi gotong royong di tingkat akar rumput.
Ketahanan Energi & Pangan: Menjadikan desa mandiri secara fundamental.
Pengentasan Kemiskinan Ekstrem: Penurunan angka stunting melalui intervensi langsung.

Ekonomi Pancasila: Tanpa Tawar-Menawar
Sejalan dengan hal tersebut, Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang turut hadir, menekankan bahwa Presiden Prabowo sangat setia pada mandat Ekonomi Pancasila. Ia menyebut kebijakan pemerintah saat ini tidak boleh ditawar dalam hal keberpihakan kepada rakyat kecil.

“Kebijakan Bapak Presiden seluruhnya harus berpihak pada kepentingan rakyat yang banyak, tidak boleh tawar-menawar,” ujar Zulkifli. Menurutnya, APDESI memiliki peran vital sebagai mitra strategis lintas kementerian, mulai dari Kemendagri hingga Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

Satu Komando Menuju Indonesia Emas
Penutupan pidato yang disambut tepuk tangan riuh ini menandai kesepakatan kolektif bahwa desa adalah pilar utama pertahanan ekonomi nasional. APDESI diminta bergerak dalam satu komando untuk memastikan distribusi kesejahteraan tidak terhambat oleh birokrasi atau konflik kepentingan di tingkat lokal. Jika sinergi ini berjalan, perubahan besar pada taraf hidup rakyat Indonesia diyakini akan terjadi secara masif dalam waktu dekat.